[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e93a68c0-d6d3-4b3b-aada-5418b51ba1c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2025","number","41","year","2025","published_date","2025-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan, Lembaga Keuangan","location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perizinan pembukaan KPPVL, kegiatan KPPVL, pengawasan, penutupan KPPVL, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembagajasakeuangan-modalventura
2025
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 41, BN.2025 (64/31 hlm)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan\tkemanfaatan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha\tlembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang berkantor pusat di luar negeri, diperlukan pengaturan mengenai\tkelembagaan dan operasional kantor perwakilan\t\tdi Indonesia sebagai bagian dari perwujudan nilai-nilai filosofis negara hukum dan prinsip kehati-hatian dalam sektor jasa keuangan;\r\nb. bahwa perkembangan kegiatan usaha lembaga jasa\r\nkeuangan secara global telah mendorong terjadinya integrasi ekonomi dan keuangan lintas batas negara, diperlukan kerangka pengaturan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi nasional dengan membuka peluang kerja sama dan alih informasi melalui keberadaan kantor perwakilan secara legal dan terpantau;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri;\r\n \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perizinan pembukaan KPPVL, kegiatan KPPVL, pengawasan, penutupan KPPVL, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2025. \n 31 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai pendirian, kegiatan, pengawasan, dan penutupan Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berkantor pusat di luar negeri (selanjutnya disebut KPPVL) di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha KPPVL, serta untuk merespons perkembangan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan global yang mendorong integrasi ekonomi dan keuangan lintas batas negara, sekaligus membuka peluang kerja sama dan alih informasi melalui keberadaan KPPVL yang legal dan terpantau.","policy_content","Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai perizinan pembukaan KPPVL, yang mensyaratkan PVL berkantor pusat di luar negeri untuk memiliki kinerja dan reputasi yang baik, serta komitmen berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Pembukaan KPPVL harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melampirkan berbagai dokumen persyaratan, termasuk akta pendirian, izin usaha, laporan keuangan, dan profil calon pemimpin KPPVL. OJK memiliki jangka waktu 20 hari kerja untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Pemimpin KPPVL wajib memenuhi kriteria penilaian kemampuan dan kepatutan, serta bertanggung jawab penuh atas kegiatan KPPVL. Kegiatan KPPVL meliputi pemberian informasi, bantuan pengawasan, promosi, fasilitasi penanganan pengaduan konsumen, dan kegiatan lain yang ditetapkan OJK, namun dilarang melakukan kegiatan usaha PVL. KPPVL wajib menyampaikan laporan triwulan, rencana kerja tahunan, dan laporan realisasi rencana kerja kepada OJK. Pengawasan terhadap KPPVL dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh OJK. Penutupan KPPVL dapat dilakukan atas permintaan kantor pusat, pencabutan izin usaha kantor pusat oleh otoritas negara setempat, atau hasil pengawasan OJK, dengan kewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban.","transitional_provisions","1. PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang telah beroperasi di Indonesia sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus memperoleh persetujuan pembukaan KPPVL dari Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.\n2. Penyaluran modal atau pembiayaan yang telah dilakukan oleh KPPVL sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap dapat dilakukan sampai dengan penyaluran modal atau pembiayaan berakhir.","sanctions","1. KPPVL yang melanggar ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemimpin, kewajiban pelaporan pengangkatan pemimpin, kewajiban penginformasian pemberhentian/pengunduran diri/meninggal dunia pemimpin, kewajiban pemimpin bertempat tinggal di Indonesia, dan larangan rangkap jabatan pemimpin, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis (dapat diberikan maksimal 3 kali).\n2. Selain peringatan tertulis, pelanggaran kewajiban pelaporan pengangkatan pemimpin dan kewajiban penginformasian pemberhentian/pengunduran diri/meninggal dunia pemimpin dapat dikenai denda sebesar Rp1.000.000,00 per hari kerja hingga maksimal Rp30.000.000,00.\n3. Jika pelanggaran tersebut tidak dipenuhi setelah dikenai sanksi peringatan tertulis dan/atau denda, KPPVL dapat dikenai sanksi pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.\n4. KPPVL yang melanggar ketentuan larangan melakukan kegiatan usaha PVL dikenai sanksi administratif berupa penutupan KPPVL.\n5. KPPVL yang melanggar ketentuan pelaporan triwulan, penyampaian rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, pelaporan perubahan alamat, dan pelaporan perubahan nama/bentuk badan hukum kantor pusat, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis (dapat diberikan maksimal 3 kali).\n6. Selain peringatan tertulis, pelanggaran ketentuan pelaporan triwulan, penyampaian rencana kerja, laporan realisasi rencana kerja, pelaporan perubahan alamat, dan pelaporan perubahan nama/bentuk badan hukum kantor pusat, dapat dikenai denda sebesar Rp1.000.000,00 per hari kerja hingga maksimal Rp30.000.000,00.\n7. Jika pelanggaran tersebut tidak dipenuhi setelah dikenai sanksi peringatan tertulis dan/atau denda, KPPVL dapat dikenai sanksi pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.\n8. KPPVL yang melanggar ketentuan penyampaian data dan informasi saat pengawasan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis (dapat diberikan maksimal 3 kali).\n9. Jika pelanggaran penyampaian data dan informasi tidak dipenuhi setelah dikenai sanksi peringatan tertulis, KPPVL dapat dikenai sanksi pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.\n10. KPPVL yang melanggar ketentuan pertanggungjawaban dokumen daring dan kewajiban administrasi dokumen dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis (dapat diberikan maksimal 3 kali).\n11. Jika pelanggaran pertanggungjawaban dokumen daring dan kewajiban administrasi dokumen tidak dipenuhi setelah dikenai sanksi peringatan tertulis, KPPVL dapat dikenai sanksi pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.\n12. KPPVL yang melanggar ketentuan pelaporan pencabutan izin usaha kantor pusat oleh otoritas negara setempat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n13. Terhadap pelanggaran sanksi administratif, OJK dapat melakukan penilaian kembali terhadap pemimpin KPPVL.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 41 OF 2025

CONCERNING

REPRESENTATIVE OFFICES OF FINANCING INSTITUTIONS, VENTURE CAPITAL COMPANIES, AND OTHER FINANCIAL SERVICES INSTITUTIONS HEADQUARTERED ABROAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

Considering :

that to realize legal certainty, justice, and benefit in the conduct of business activities of financing institutions, venture capital companies, and other financial services institutions headquartered abroad, it is necessary to regulate the institutional and operational aspects of representative offices in Indonesia as part of the realization of the philosophical values of a state of law and the principle of prudence in the financial services sector;
that the development of global financial services business activities has led to cross-border economic and financial integration, requiring a regulatory framework that is responsive to national social and economic needs by opening opportunities for cooperation and information transfer through the legal and monitored presence of representative offices;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Financial Services Authority concerning Representative Offices of Financing Institutions, Venture Capital Companies, and Other Financial Services Institutions Headquartered Abroad;

In view of :

Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);

DECIDES:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e93a68c0-d6d3-4b3b-aada-5418b51ba1c7","actionData","errors"]