[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e938fcca-5e21-4d3f-8d40-a1f10760920f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyandang disabilitas
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2019/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian \r\ndari warga negara yang memiliki hak, kewajiban, \r\nharkat dan martabat yang sama dan sederajat \r\nberdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai \r\nperan dan kedudukan yang sama dalam hak asasi \r\nmanusia; bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan \r\nkesempatan yang sama dan setara dalam kehidupan \r\nbermasyarakat, berbangsa dan bernegara; bahwa untuk menjamin pelindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas \r\ndiperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan \r\nperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, \r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Ragam Penyandang Disabilitas\r\nBab III Hak Penyandang Disabilitas\r\nBab IV Tanggung Jawab dan Kewajiban Penyandang DIsabilitas\r\nBab V Bantuan Sosial\r\nBab VI Peran Serta Masyarakat\r\nBab VII Penghargaan\r\nBab VIII Pembiayaan\r\nBab IX Ketentuan Peralihan\r\nBab X Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar dapat mandiri dan berpartisipasi optimal dalam masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak Penyandang Disabilitas: Meliputi hak dalam bidang pendidikan (mendapatkan pendidikan inklusif dan khusus yang bermutu), pekerjaan (memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi dan upah yang sama), kesehatan (mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai), sosial (rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial), seni, budaya dan olahraga, politik (menyampaikan pendapat, dipilih dan memilih), keadilan dan perlindungan hukum, aksesibilitas (fisik dan non-fisik), serta penanggulangan bencana.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang aksesibel, tenaga pendidik yang berkualitas, layanan kesehatan, serta memfasilitasi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pemerintah daerah juga wajib memberikan kuota minimal 2% bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam penerimaan CPNS.
Kewajiban Badan Usaha: BUMN/BUMD wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas, dan perusahaan swasta minimal 1% dari jumlah pegawai.
Aksesibilitas: Pemerintah daerah dan masyarakat wajib menjamin aksesibilitas fisik (bangunan, sarana lalu lintas, angkutan umum) dan non-fisik (informasi dan pelayanan khusus) bagi penyandang disabilitas.

","transitional_provisions","1. Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibiltas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan/atau pencabutan izin usaha.\n2. Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 13 OF 2019
CONCERNING
PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that Persons with Disabilities are part of citizens who have the same rights, obligations, dignity and status based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia and have the same role and position in human rights;
that Persons with Disabilities have the same and equal rights and opportunities in social, national and state life;
that to ensure the protection and fulfillment of rights for Persons with Disabilities, a legal basis is needed as the implementation of higher laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Persons with Disabilities;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e938fcca-5e21-4d3f-8d40-a1f10760920f","actionData","errors"]