[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e93040dd-655c-409e-a8f1-e47afbd835a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Enrekang","place_of_enactment","Enrekang","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin usaha
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah adalah melalui pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi sebagai Izin Operasional melakukan usaha dibidang jasa konstruksi; bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional “ Izin Usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat penyelenggara jasa konstruksi tersebut berdomisili “; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Kabupaten Enrekang sudah dicabut karena tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi \r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi \r\n 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi; \r\n9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pem Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;\r\n10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2011\r\ntentang Pem Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa\r\nKonstruksi. \n IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2014. \n Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Kabupaten Enrekang sudah dicabut karena tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi \n 35 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Kabupaten Enrekang dicabut karena tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Enrekang. Latar belakangnya adalah peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah yang memerlukan pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas melalui pemberian izin operasional kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

Ketentuan substansial mencakup:

Jenis usaha jasa konstruksi: jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi.
Bentuk usaha: orang perseorangan dan badan usaha.
Bidang usaha: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Kewajiban memiliki IUJK bagi badan usaha yang melaksanakan pekerjaan konstruksi.
Persyaratan pemberian IUJK, meliputi sertifikat badan usaha, domisili kantor, tidak sedang terkena sanksi atau masuk daftar hitam.
Prosedur permohonan IUJK baru, perpanjangan, perubahan data, dan penutupan izin.
Hak pemegang IUJK untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan.
Kewajiban pemegang IUJK untuk memenuhi ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, dan tata lingkungan.
Kewajiban administrasi pemegang IUJK, termasuk pelaporan perubahan data dan laporan akhir tahun.
Laporan pertanggungjawaban SKPD Penerbit IUJK kepada Bupati dan Gubernur.
Pemberdayaan dan pengawasan penerbitan IUJK oleh Bupati melalui SKPD.
Pendaftaran Usaha Orang Perseorangan.
Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

","transitional_provisions","IUJK yang sudah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a, Pasal 13 huruf a, dan Pasal 21 ayat (1) huruf d dan ayat (5), dapat dikenakan sanksi berupa:\n

Peringatan tertulis.
Pembekuan IUJK.
Pencabutan IUJK.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ENREKANG
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF ENREKANG REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2014
on
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ENREKANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the implementation of construction services has a strategic role in regional development so that it is necessary to foster and control by the regional government to realize quality construction work results;
that one of the efforts to foster and control by the regional government is through the granting of Construction Services Business License to Construction Services Providers as an Operational License to conduct business in the field of construction services;
that based on Article 4 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Public Works Number 04/PRT/M/2011 concerning Guidelines for Requirements for Granting National Construction

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e93040dd-655c-409e-a8f1-e47afbd835a1","actionData","errors"]