[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e92ad8ea-883b-4112-a5a4-549d3a284355","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan-perda6tahun2029
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus selaras dengan musyawarah perencanaan dan pembangunan daerah di Kota Madiun;\r\nb. bahwa agar pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan keterpaduan dan sinergitas antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;\r\nc. bahwa guna mewujudkan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang sistematis terarah dan terpadu serta menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah perlu diubah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;\r\n4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;\r\n6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;\r\n9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;\r\n10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;\r\n15. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;\r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;\r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan \r\nPeraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;\r\n27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah yang memuat perubahan sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 8, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 23, angka 24, angka 32, angka 38, angka 39, angka 51, dan angka 54 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 60 dan angka 61;\r\n2. Ketentuan Pasal 4 diubah;\r\n3. Ketentuan Pasal 5 diubah;\r\n4. Ketentuan Pasal 6 diubah;\r\n5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A;\r\n6. Ketentuan Pasal 7 diubah;\r\n7. Ketentuan Pasal 9 diubah;\r\n8. Ketentuan Pasal 14 diubah;\r\n9. Ketentuan Pasal 15 diubah;\r\n10. Ketentuan Pasal 16 diubah;\r\n11. Ketentuan Pasal 17 diubah;\r\n12. Ketentuan Pasal 18 diubah;\r\n13. Ketentuan Pasal 19 diubah;\r\n14. Ketentuan Pasal 20 diubah;\r\n15. Ketentuan Pasal 21 diubah;\r\n16. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A;\r\n17. Ketentuan Pasal 23 diubah;\r\n18. Ketentuan Pasal 24 diubah;\r\n19. Ketentuan Pasal 25 diubah;\r\n20. Ketentuan Pasal 26 diubah;\r\n21. Ketentuan ayat (1) Pasal 27;\r\n22. Ketentuan Pasal 28;\r\n23. Pasal 29 dihapus;\r\n24. Ketentuan Pasal 47 diubah;\r\n25. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 4 (empat) Pasal,yakni Pasal 47A, Pasal 47B, Pasal 47C, dan Pasal 47D;\r\n26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 48 diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024. \n mengubah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah. Perubahan tersebut mencakup definisi istilah-istilah penting seperti Badan, Kepala Badan, RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKP, RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD, Musrenbang, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Selain itu, dilakukan perubahan pada pasal-pasal yang mengatur tentang proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perubahan juga mencakup penambahan pasal baru mengenai RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, serta penghapusan Pasal 29. Terakhir, dilakukan perubahan pada ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dengan menambahkan pasal-pasal baru yang mengatur tentang pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta untuk mengakomodasi nomenklatur perangkat daerah dan pengaturan tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang sistematis, terarah, dan terpadu, serta untuk memastikan bahwa pembangunan daerah terlaksana sesuai dengan kepentingan masyarakat dan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MADIUN
PROVINCE OF EAST JAVA

COPY

REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 06 OF 2009 CONCERNING THE PLANNING SYSTEM
REGIONAL DEVELOPMENT AND BUDGETING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Main Points of the DPRD's Thoughts as a basis for consideration in the preparation of the Regional Government Work Plan must be in line with the regional development planning deliberations in the City of Madiun;
that in order for regional development to be carried out in accordance with the interests of the community and based on the general principles of administering regional government, integration and synergy between development planning and regional budgeting are required;
that in order to realize a systematic, directed and integrated development planning and budgeting system and to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e92ad8ea-883b-4112-a5a4-549d3a284355","actionData","errors"]