[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e91e9237-3bfb-4d56-953c-29af94da0dd5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 10 Tahun 2002","number","10","year","2002","published_date","2002-05-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Retribusi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja
2002
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2002 NOMOR 10
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa dengan telah terbentuknya kota Metro sebagai Daerah Otonomi, penyelenggara Otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber; Pendapatan Asli Daerah ; \r\nb. Bahwa untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia salah satunya perlu dilakukan melalui pendidikan luar sekolah berupa Lembaga Pelatihan Kerja, untuk itu perlu dilakukan pembinaan oleh Aparat Pemerintah yang meliputi pengawasan pemerintah terhadap lembagalembaga Pelatihan Kerja; \r\nc. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b serta sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu membentuk peraturan Daerah tentangRetribusi izin penyelenggara Pelatihan Kerja ; \n UU No 14 Tahun 1969, UU No 8 Tahun 1981, UU No 2 Tahun 1989, UU No 12 Tahun 1999, UU No 22 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 1999, UU No 34 Tahun 2000, PP No 71 Tahun 1991, Keputusan DPRD Kota Metro No 171.1/15/DPRD-KM/2002. \n Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2002. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2002 mengatur tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan kerja dan mengatur pungutan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi izin penyelenggaraan lembaga pelatihan kerja, dengan objek retribusi adalah setiap penyelenggaraan, daftar ulang, dan pengesahan sertifikat pelatihan kerja. Subjek retribusi adalah setiap lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, atau badan usaha.
Tata Cara Perizinan: Setiap penyelenggara pelatihan kerja harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah dengan melengkapi persyaratan terkait kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat. Izin berlaku selama jenis kegiatan tidak berubah dan wajib didaftar ulang.
Ketentuan Perizinan: Lembaga pelatihan kerja wajib melaporkan keberadaan kepada Dinas/Instansi yang ditunjuk dan diberikan status "Tercatat". Evaluasi dilakukan dalam tempo 1 bulan sejak tercatat. Lembaga yang mendapatkan izin wajib memberi laporan keadaan siswa setiap 3 bulan dan setiap akan mengadakan ujian.
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja: Untuk menjamin mutu, lembaga pelatihan kerja diklasifikasikan dalam 4 tipe (C, B, A, dan khusus) yang masing-masing mendapatkan keringanan dalam hal lamanya masa perizinan. Setiap penyelenggara wajib melaporkan keadaan pelatihan kerja setiap triwulan dan melaksanakan pengujian dan sertifikasi.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Setiap lembaga yang mendapat persetujuan izin, daftar ulang izin, dan pengesahan sertifikat wajib membayar retribusi dengan besaran yang telah ditetapkan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Lembaga Pelatihan Kerja yang tidak mematuhi Pasal 6 dan 7 dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan belajar mengajar, penundaan proses pemberian izin, atau diwajibkan membayar denda.\n2. Wajib Retribusi yang merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION СоТА МЕTRO
NUMBER: 10 YEAR 2002
CONCERNING
RETRIBUTION FOR LICENSES TO ORGANIZE JOB TRAINING INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n

Considering :

That with the establishment of Metro City as an Autonomous Region, the organizers of Regional Autonomy need to regulate Regional levies as a source of; Regional Original Income;
That to improve the quality of human resources (SDM), one of which needs to be done through out-of-school education in the form of Job Training Institutions, it is necessary to carry out guidance by Government Apparatus which includes government supervision of Job Training institutions;
That based on the considerations as referred to in letters a, and b and in accordance with article 82 paragraph (2) of Law Number 22 of 1999, it is deemed necessary to form a Regional regulation regarding Retribution for licenses

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e91e9237-3bfb-4d56-953c-29af94da0dd5","actionData","errors"]