[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9097c5e-5c1b-42e9-83cc-bbd6931621c1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dharmasraya","place_of_enactment","Pulau Punjung","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:	\n \n bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017\r\n \r\n \r\n \n Perda ini mengatur Tentan Perubahan APBD Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Aggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut : \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 930.502.300.652,00\r\nbertambah sejumlah Rp. 34.747.418.282,00 sehingga menjadi Rp. 964.654.491.196,00 dengan rincian sebagai berikut:\r\n1. PENDAPATAN\r\n1. Semula : Rp. 896.502.300.652,00\r\n2. Bertambah : Rp. 36.504.765.675,00\r\nJumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp. 933.007.066.327,00\r\n2. BELANJA\r\n1. Semula : Rp. 929.502.300.652,00\r\n2. Bertambah : Rp. 35.152.190.544,00\r\nJumlah Belanja setelah perubahan : Rp. 964.654.491.196,00\r\nDefisit setelah perubahan : Rp. (31.647.424.869,00)\r\nRanperda tentang Perubahan APBD TA 2015 5\r\n3. PEMBIAYAAN\r\na. Penerimaan Pembiayaan\r\n1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00\r\n2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00)\r\nJumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00\r\nb. Pengeluaran Pembiayaan\r\n1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00\r\n2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00)\r\nJumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 0,00\r\nJumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan : Rp. 31.647.424.869,00\r\nSisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan : Rp. 0,00\r\nPasal 2\r\n(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :\r\na. Pendapatan Asli Daerah\r\n1) Semula : Rp. 80.085.859.652,00\r\n2) Bertambah : Rp. 0,00\r\nJumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan : Rp. 80.085.859.652,00\r\nb. Dana Perimbangan\r\n1) Semula : Rp. 714.426.147.000,00\r\n2) Bertambah : Rp. 6.984.293.413,00\r\nJumlah Dana Perimbangan setelah perubahan : Rp. 721.410.440.413,00\r\nc. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah\r\n1) Semula : Rp. 101.990.294.000,00\r\n2) Bertambah : Rp. 29.520.472.262,00\r\nJumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan: Rp. 131.510.766.262,00\r\nRanperda tentang Perubahan APBD TA 2015 6\r\n(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:\r\na. Pajak Daerah\r\n1) Semula : Rp. 18.669.577.916,00\r\n2) Bertambah : Rp. 2.275.965.619,00\r\nJumlah Pajak Daerah setelah perubahan : Rp. 20.945.543.535,00\r\nb. Retribusi Daerah\r\n1) Semula : Rp. 5.941.998.325,00\r\n2) Berkurang : Rp. (2.072.650.000,00)\r\nJumlah Retribusi Daerah setelah perubahan : Rp. 3.869.348.325,00\r\nc. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan\r\n1) Semula : Rp. 5.144.283.411,00\r\n2) Berkurang : Rp. (1.283.315.619,00)\r\nJumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah\r\nperubahan :\r\nRp. 3.860.967.792,00\r\nd. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah\r\n1) Semula : Rp. 50.330.000.000,00\r\n2) Bertambah : Rp. 1.080.000.000,00\r\nJumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah setelah perubahan: Rp. 51.410.000.000,00\r\n(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :\r\na. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak\r\n1) Semula : Rp. 18.537.327.000,00\r\n2) Bertambah : Rp. 8.288.533.482,00\r\nJumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan: Rp. 26.825.860.482,00\r\nb. Dana Alokasi Umum\r\n1) Semula : Rp. 502.298.085.000,00\r\n2) Berkurang : Rp. (408.801.000,00)\r\nJumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan : Rp. 501.889.284.000,00\r\nRanperda tentang Perubahan APBD TA 2015 7\r\nc. Dana Alokasi Khusus\r\n1) Semula : Rp. 193.590.735.000,00\r\n2) Berkurang : Rp. (895.439.069,00)\r\nJumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan : Rp. 192.695.295.931,00\r\n(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :\r\nPasal 3\r\n(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:\r\na. Belanja Tidak Langsung\r\n1) Semula : Rp. 476.935.178.945,00\r\n2) Bertambah : Rp. 3,238.994.896,00\r\nJumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan : Rp. 480.174.173.841,00\r\na. Pendapatan Hibah\r\n1) Semula : Rp. 2.200.000.000,00\r\n2) Bertambah : Rp. 28.315.600.000,00\r\nJumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan : Rp. 30.515.600.000,00\r\nb. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi\r\n1) Semula : Rp. 39.041.263.000,00\r\n2) Berkurang : Rp. (945.127.738,00)\r\nJumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan : Rp. 38.096.135.262,00\r\nc. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus\r\n1) Semula : Rp. 60.749.031.000,00\r\n2) Bertambah : Rp. 0,00\r\nJumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan : Rp. 60.749.031.000,00\r\nd. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya\r\n1) Semula : Rp. 0,00\r\n2) Bertambah : Rp. 2.150.000.000,00\r\nJumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya : Rp. 2.150.000.000,00\r\nRanperda tentang Perubahan APBD TA 2015 8\r\nb. Belanja Langsung\r\n1) Semula : Rp. 452.567.121.707,00\r\n2) Bertambah : Rp. 31.913.195.648,00\r\nJumlah Belanja Langsung setelah perubahan : Rp. 484.480.317.355,00\r\n(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :\r\na. Belanja Pegawai\r\n1) Semula : Rp. 358.479.307.870,00\r\n2) Bertambah : Rp. 2.588.894.896,00\r\nJumlah Belanja Pegawai setelah perubahan: Rp. 361.068.202.766,00\r\nb. Belanja Hibah\r\n1) Semula : Rp. 10.794.200.000,00\r\n2) Bertambah : Rp. 100.000.000,00\r\nJumlah Belanja Hibah setelah perubahan : Rp. 10.894.200.000,00\r\nc. Belanja Bantuan Sosial\r\n1) Semula : Rp. 184.000.000,00\r\n2) Bertambah : Rp. 66.000.000,00\r\nJumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan : Rp. 250.000.000,00\r\nd. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa\r\n1) Semula : Rp. 1,200.000.000,00\r\n2) Bertambah : Rp. 167.000.000,00\r\nJumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa\r\nsetelah perubahan :\r\nRp. 1,367.000.000,00\r\ne. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik\r\n1) Semula : Rp. 104.777.671.075,00\r\n2) Berkurang : Rp. 317.100.000,00\r\nJumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota\r\ndan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan :\r\nRp. 105.094.771.075,00\r\nf. Belanja Tidak Terduga\r\n1) Semula : Rp. 1.500.000.000,00\r\n2) Berkurang : Rp. 0,00\r\nJumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan : Rp. 1.500.000.000,00\r\nRanperda tentang Perubahan APBD TA 2015 9\r\n(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :\r\na. Belanja Pegawai\r\n1) Semula : Rp. 697.928.000,00\r\n2) Bertambah : Rp. 103.692.000,00\r\nJumlah Belanja Pegawai setelah perubahan : Rp. 801.520.000,00\r\nb. Belanja Barang dan Jasa\r\n1) Semula : Rp. 210.204.839.297,00\r\n2) Bertambah : Rp. 45.534.948.822,00\r\nJumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan : Rp. 255.739.788.119,00\r\nc. Belanja Modal\r\n1) Semula : Rp. 241.664.354.410,00\r\n2) Berkurang : Rp. (13.725.445.174,00)\r\nJumlah Belanja Modal setelah perubahan : Rp. 227.938.909.236,00\r\nPasal 4\r\n(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :\r\na. Penerimaan Pembiayaan Daerah\r\n1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00\r\n2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00)\r\nJumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 31.647.424.869,00\r\nb. Pengeluaran Pembiayaan Daerah\r\n1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00\r\n2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00)\r\nJumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp. 0,00\r\n(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :\r\nSisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya :\r\n1) Semula : Rp. 34.000.000.000,00\r\n2) Berkurang : Rp. (2.352.575.131,00)\r\nRanperda tentang Perubahan APBD TA 2015 10\r\nJumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya\r\nsetelah perubahan :\r\nRp. 31.647.424.869,00\r\n(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :\r\nPenyertaan Modal Pada Perusda\r\n1) Semula : Rp. 1.000.000.000,00\r\n2) Berkurang : Rp. (1.000.000.000,00)\r\nJumlah Penyertaan Modal Pad Bank Nagari setelah perubahan : Rp. 0,00\r\nPasal 5\r\n(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam hal:\r\na. Keadaan darurat; dan\r\nb. Terdapat kekurangan penganggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanjanya yang bersifat wajib dan\r\nmengikat.\r\n(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun\r\nAnggaran 2018. Pasal 6\r\n(1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup :\r\na. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia. b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan yang lebih besar bagi Pemerintah\r\nDaerah dan masyarakat.\r\n(2) Kebutuhan belanja yang bersifat bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf\r\nb meliputi:\r\na. Pembayaran gaji dan tunjangan;\r\nb. Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS\r\nc. Pembayaran Jaminan Kematian dan Kecelakaan kerja PNS;\r\nd. Tambahan penghasilan PNS\r\ne. Pembayaran Honorarium Pegawai Honor dan Pegawai Tenaga Harian Lepas\r\nf. Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon dan jasa telekomunikasi lainnya.\r\nRanperda tentang Perubahan APBD TA 2015 11\r\nPasal 7\r\nUraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan\r\nDaerah ini, terdiri dari :\r\n1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\n2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan\r\nPemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;\r\n3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan\r\nDaerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;\r\n4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi\r\nSKPD, Program dan Kegiatan;\r\n5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan\r\nPemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;\r\n6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per Jabatan;\r\n7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;\r\n8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan\r\nDianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;\r\n9. Lampiran IX : Lampiran Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018. Latar belakang perubahan ini adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, perlunya penggeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja, serta penggunaan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan APBD dengan kondisi terkini dan memastikan pembiayaan yang efektif.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mengalami peningkatan, terutama dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah juga mengalami peningkatan, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Pembiayaan daerah mengalami perubahan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Peraturan ini juga mengatur mengenai pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam keadaan darurat atau untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti pembayaran gaji dan tunjangan, jaminan kesehatan PNS, dan jasa langganan.\n\nPeraturan ini juga mencantumkan lampiran yang berisi rincian lebih lanjut mengenai perubahan anggaran, termasuk ringkasan perubahan anggaran, rincian menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, rekapitulasi perubahan belanja, daftar perubahan jumlah pegawai, laporan keuangan pemerintah daerah, daftar kegiatan yang belum diselesaikan, dan lampiran pinjaman daerah dan obligasi daerah. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF DHARMASRAYA
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DHARMASRAYA REGENCY
NUMBER 10 OF 2018
ABOUT
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
DHARMASRAYA REGENCY FISCAL YEAR 2018

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DHARMASRAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with developments that are not in accordance with the assumptions of the General Policy of the Regional Revenue and Expenditure Budget, circumstances that require budget reallocations between organizational units, between activities and between types of expenditure, as well as circumstances that cause the budget surplus from the previous fiscal year to be used for financing in the 2018 fiscal year, it is necessary to amend the Revenue and Expenditure Budget for the 2018 Fiscal Year;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9097c5e-5c1b-42e9-83cc-bbd6931621c1","actionData","errors"]