[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e90696ae-ae12-4af0-9102-e836651359c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip\r\nKementerian Sekretariat Negara","short_title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-02-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","43b21993-465d-4679-ba6f-99459422b152","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia","short_name","Permensesneg","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Sekretariat Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip\r\nKementerian Sekretariat Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kementerian sekretaris negara republik indonesia - peraturan menteri - petunjuk pelaksanaan klasifikasi keamanan dan akses arsip kementerian sekretariat negara
2016
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 2, BN 2016/ PERATURAN.GO.ID: 4 HLM
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip\r\nKementerian Sekretariat Negara\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2016 adalah a) bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip harus memiliki tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip; b) bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah memiliki acuan baku tentang tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan jadwal retensi arsip yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara, namun belum memiliki acuan baku mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Sekretariat Negara. \n Dasar hukum Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2016 diantaranya adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Perpres No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara; Permen Sekretaris Negara No. 8 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Sekretariat Negara; Permen Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; Permen Sekretaris Negara No. 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Permen Sekretaris Negara No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara; Permen Sekretaris Negara No. 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara; Permen Sekretaris Negara No. 22 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Sekretariat Negara; Permen Sekretaris Negara No. 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Kementerian Sekretariat Negara. \n Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2016 mengatur hal yang berkaitan dengan pedoman bagi pejabat/pegawai terkait dalam menyediakan layanan informasi arsip kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara internal maupun eksternal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2016. \n 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan pedoman pelaksanaan klasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Peraturan ini mengatur tentang penyediaan layanan informasi arsip kepada pihak internal dan eksternal dengan prinsip cepat, tepat, terotorisasi, dan aman. Arsip diklasifikasikan berdasarkan tingkat keamanan, yaitu Biasa, Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia. Arsip yang awalnya diklasifikasikan sebagai Biasa atau Terbatas dapat diubah menjadi Rahasia jika informasi di dalamnya mengandung risiko strategis. Informasi pada arsip Rahasia dan Sangat Rahasia dikecualikan dari akses publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap penyalahgunaan pengaksesan arsip dengan klasifikasi Rahasia dan Sangat Rahasia akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MINISTER OF STATE SECRETARY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2016
ON
IMPLEMENTATION GUIDELINES
SECURITY CLASSIFICATION AND ARCHIVE ACCESS
MINISTRY OF STATE SECRETARIAT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e90696ae-ae12-4af0-9102-e836651359c6","actionData","errors"]