[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8ee3072-3d18-4550-948f-44b20edd2d5f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-08-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2019/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna terciptanya perdagangan yang sehat\r\nuntuk melindungi kepentingan umum perlu adanya\r\njaminan dalam kebenaran sebagai upaya adanya\r\nketertiban dan kepastian hukum, dalam pemakaian\r\nsatuan ukuran, standar satuan, metode\r\npengukuran dan alat ukur, takar, timbang dan\r\nperlengkapannya agar senantiasa layak pakai; bahwa tera/tera ulang merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui \r\npemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan \r\nNomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan\r\nTera/Tera Ulang masih terdapat kekurangan dan \r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum\r\ndan kebutuhan masyarakat sehingga perlu adanya\r\npenyesuaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan\r\nNomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi\r\nPelayanan Tera/Tera Ulang; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 ; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 2, angka 11 dan angka 12 serta penghapusan angka 31, perubahan Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) dan penghapusan ayat (3), perubahan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (7). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 diubah. \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terkait Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan adil, serta sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat timbang dan perlengkapannya. Perubahan ini juga dilakukan karena adanya peralihan kewenangan pemungutan retribusi dari provinsi ke kabupaten/kota.

Ketentuan substansial yang diubah meliputi:

Definisi istilah-istilah seperti Tera, Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Pelaksanaan pelayanan pengujian oleh Dinas, yang dapat bekerja sama dengan pihak lain jika tidak tersedia tenaga ahli atau peralatan pengujian.
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, yang memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Biaya meliputi biaya pemeriksaan, pembubuhan tanda tera/tera ulang, pemasangan stiker, dan penerbitan surat keterangan pengujian.
Struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis dan satuan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah.
Peninjauan tarif retribusi paling lama 3 tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Pembayaran retribusi yang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dengan tata cara yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi kepada Walikota, dengan jangka waktu dan tata cara yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 11 OF 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 31 OF 2011 CONCERNING LOCAL SERVICE CHARGES FOR METROLOGICAL LEGAL SERVICES/RE-VERIFICATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to create healthy trade to protect the public interest, it is necessary to have guarantees in truth as an effort to have order and legal certainty, in the use of units of measurement, standard units, measurement methods and measuring instruments, measures, weights and equipment so that they are always fit for use;
that metrological legal services/re-verification is a potential to increase local revenue through the collection of Local Service Charges for Metrological Legal Services/Re-Verification;
that in the Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8ee3072-3d18-4550-948f-44b20edd2d5f","actionData","errors"]