[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8e980d2-114d-4a6b-be02-583d0db814dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:	\n \n bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan pengejewantahan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sebagai warga negara, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah. bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Peraturan Daerah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi petani, peternak, pekebun, pembudi daya ikan dan nelayan yang ada di Daerah; bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani, maka perlu diselenggarakan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.\r\n\r\n \n Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan / OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018; \n Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan, berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Perencanaan;\r\n3. Perlindungan Petani;\r\n3. Pemberdayaan Petani;\r\n4. Hak Dan Kewajiban;\r\n5. Pengawasan;\r\n6. Partisipasi Masyarakat;\r\n7. Anggaran;\r\n8. Ketentuan Peralihan;\r\n9. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019. \n 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di Kabupaten Barito Kuala. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi hak-hak dasar petani. Tujuan utama dari peraturan ini adalah:

Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani.
Menyediakan prasarana dan sarana pertanian.
Memberikan kepastian usaha tani.
Melindungi petani dari fluktuasi harga dan gagal panen.
Meningkatkan kemampuan petani dan kelembagaan petani.
Menumbuhkan kelembagaan petani.

Ketentuan substansial mencakup:

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang sistematis dan terpadu.
Strategi perlindungan petani melalui penyediaan prasarana, kepastian usaha, sistem peringatan dini perubahan iklim, dan harga komoditas.
Strategi pemberdayaan petani melalui pendidikan, penyuluhan, pengembangan sistem pemasaran, pengutamaan hasil pertanian daerah, konsolidasi lahan, pembiayaan, akses informasi, dan penguatan kelembagaan.
Penyediaan prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, jaringan listrik, dan pergudangan.
Penyediaan sarana produksi pertanian seperti benih, bibit, pupuk, pestisida, pakan, dan alat mesin pertanian.
Jaminan pemasaran hasil pertanian dan fasilitas pendukung pasar.
Pembangunan sistem peringatan dini dampak perubahan iklim.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi petani.
Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan.
Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian.
Fasilitasi pembiayaan dan permodalan.
Pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
Penguatan kelembagaan petani melalui Poktan, Gapoktan, dan Asosiasi Komoditas Pertanian.

Hak dan kewajiban kelembagaan petani juga diatur, termasuk hak untuk mendapatkan pembinaan, akses informasi, perlindungan hukum, dan bantuan, serta kewajiban untuk mendaftarkan lembaga, menyusun pedoman, melaporkan kegiatan, dan menggunakan bantuan sesuai peruntukannya.

","transitional_provisions","1. Kelembagaan Petani yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BARITO KUALA
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 5 OF 2019
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BARITO KUALA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Protection and Empowerment of Farmers is a manifestation of the welfare of all Indonesian people as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely to create a just and prosperous society and to fulfill basic rights and needs as citizens, it is necessary to organize planned, directed, and sustainable efforts to protect and empower farmers by the Regional Government.
that the Protection and Empowerment of Farmers with Regional Regulations is in order to guarantee legal certainty for farmers, livestock farmers, planters, fish farmers and fishermen in the Region;
that based on Article 13 of Law Number 19 of 2013

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8e980d2-114d-4a6b-be02-583d0db814dd","actionData","errors"]