[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8e97586-56a0-4d8a-b571-e3324cec30a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-01-16","effective_date","2023-01-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK TEKNIS - JABATAN FUNGSIONAL - PENYULUH PERTANIAN
2023
Peraturan Menteri Pertanian NO. 9, BN 2023 (103): 29 Halaman, jdih.pertanian.go.id
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
ABSTRAK:	\n \n Untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, menjamin objektivitas, kualitas,transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian perlu pengaturan teknis penyelenggaraan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. \n Dasar Hukum Peraturan Kementan ini adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 117 Tahun 2022; Peraturan PANRB No. 35 Tahun 2020; Dan Peraturan Kementan No. 19 Tahun 2022. \n Permentan ini mengatur tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian denga menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyuluh Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Penyuluh Pertanian. JF Penyuluh Pertanian terdiri dari jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Penyuluh Pertanian memiliki tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode Penyuluhan Pertanian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran File; 226 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Pertanian ini bertujuan untuk mengembangkan karir dan meningkatkan profesionalisme Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, serta menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian. Peraturan ini mengatur petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, meliputi kedudukan, kategori, jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang, tugas jabatan dan rincian uraian kegiatan, pengangkatan dalam jabatan (melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi), penilaian kinerja (penyusunan SKP, target angka kredit, penilaian SKP, dan perilaku kerja), kompetensi, kenaikan jenjang jabatan dan pangkat, hasil kerja minimal, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi. Tugas Penyuluh Pertanian meliputi kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode Penyuluhan Pertanian. Penilaian kinerja dilakukan melalui evaluasi hasil kerja dan perilaku kerja, yang dituangkan dalam SKP berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan perhitungan penyesuaian Angka Kredit Kumulatif dari konvensional ke integrasi untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya,","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 09 OF 2023
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR THE AGRICULTURAL EXTENSION FUNCTIONAL POSITION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the career development and increased professionalism of the Agricultural Extension Functional Position, ensuring objectivity, quality, transparency, and orderly personnel administration, technical arrangements for the implementation of the Agricultural Extension Functional Position are necessary;
that based on the provisions of Article 55 paragraph (2) letter c of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 35 of 2020 concerning the Agricultural Extension Functional Position, the Ministry of Agriculture as the coaching institution for the Agricultural

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8e97586-56a0-4d8a-b571-e3324cec30a6","actionData","errors"]