[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8e553a7-687a-4635-bcb2-a98fabd2d686","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-10-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong","place_of_enactment","Parigi","theme","Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perempuan dan anak - PERLINDUNGAN korban kekerasan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2018/NO.4, TLD NO.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.7 Tahun 1984, UU No.39 Tahun 1999, UU NO.10 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2004, UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2014, UU No.21 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, PP No.9 Tahun 2008, Keppres No.36 Tahun 1990, Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.2 Tahun 2008, Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2008, Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.1 Tahun 2010, Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.5 Tahun 2010, Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.2 Tahun 2011, Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.19 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Perlindungan Perempuan Korban Tindak Kekerasan, Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kerjasama, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha, Sistem Informasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018. \n 12 Halaman, Penjelasan: 4 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong. Latar belakangnya adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan, seperti hak untuk dihormati harkat dan martabatnya, hak pemulihan, hak mendapatkan informasi, dan hak atas rehabilitasi sosial.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis.
Upaya pencegahan tindak kekerasan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, dan pembentukan UPTD PPA di setiap Kecamatan.
Pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, konseling, pelayanan psikologi, bimbingan rohani, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan dan pendampingan hukum, pelayanan rumah aman, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
Pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan melalui pelatihan kerja, usaha ekonomis produktif, dan bantuan permodalan.
Perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, menjadi korban eksploitasi, penyalahgunaan narkotika, pornografi, HIV/AIDS, penculikan, kekerasan fisik/psikis, kejahatan seksual, jaringan terorisme, disabilitas, perlakuan salah dan penelantaran, perilaku sosial menyimpang, atau stigmatisasi.
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan.
Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, dan masyarakat.
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

","transitional_provisions","1. Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang diselenggarakan oleh P2TP2A sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Daerah.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PARIGI MOUTONG
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PARIGI MOUTONG REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
ON
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PARIGI MOUTONG

\n\n \n \n

Considering :

that every citizen has the right to be free from torture or treatment that degrades human dignity and has the right to feel safe and free from all forms of Violence;
that all forms of Violence against Women and Children are violations of human rights, so it is necessary to protect their dignity and guarantee their right to life in accordance with their nature and essence without discrimination;
that Violence against Women and Children continues to increase, so protection efforts are needed;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Protection

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8e553a7-687a-4635-bcb2-a98fabd2d686","actionData","errors"]