[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8e23cb1-5150-456e-a51f-03d0d82dda6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2009","number","21","year","2009","published_date","2009-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2009/No.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2010
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. \n Dasar Hukum Perturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.25 Tahun 2000; PP No.25 Tahun 2000; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.25 Tahun 2009. \n Dalam peraturan ini diatur tentang anggaran pendpatan dan belanja daerah tahun anggran 2010. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara untuk Tahun Anggaran 2010. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 283.077.808.153,-, belanja daerah sebesar Rp. 293.257.836.030,-, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp 10.180.027.877,-. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 12.680.027.877,- dan pengeluaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 10.180.027.877,-.

\n\n

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah, dana darurat, hasil pajak, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

\n\n

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

\n\n

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Pengeluaran mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

\n\n

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","

Belanja Daerah yang dananya bersumber dari Proyeksi SILPA Tahun 2009 belum dapat dibayarkan sepanjang perhitungan SILPA Tahun 2009 belum ditetapkan dalam peraturan daerah

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO UTARA REGENCY
NUMBER 21 OF 2009
ON
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2010

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to implement the provisions of Article 119 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 as amended by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 59 of 2007 on Guidelines for Regional Financial Management, the Regional Regulation on the APBD as referred to in paragraph (1) can be implemented after obtaining approval from the Minister of Home Affairs for the Province and the Governor for the Regency/City;
that the Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of the Regional Government Work Plan for 2010 which is elaborated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8e23cb1-5150-456e-a51f-03d0d82dda6f","actionData","errors"]