[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8d34828-a47a-487b-9323-6dd1fc94c245","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Darah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","Pengelolaan Barang Milik Darah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-barang-milik-daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Darah
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka PeraturanDaerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diganti \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UUNomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 84 Tahun 2014; Perpres Nomor 67 Tahun 2005; PM Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat Pengelola Bmd; 3. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Bmd; 4. Pengadaan; 5. Pengunan; 6. Pemanfaatan; 7. Pengamanan Dan Pemeliharaan; 8. Penilaian; 9. Pemindahtanganan; 10. Pemusnahan; 11. Penghapusan; 12. Penatausahaan; 13. Pengawasan Dan Pengendalian; 14. Ganti Rugi Dan Sanksi; 15. Sengketa Bmd; 16. Ketentuan Lian-Lain; 17. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2016. \n 61 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan BMD (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kota Tangerang. Latar belakangnya adalah untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan BMD dan perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang akuntabel, efisien, dan efektif.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Pejabat Pengelola BMD: Menetapkan Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD, dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, dan Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang selaku Kuasa Pengguna Barang. Peraturan ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pejabat.
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD: Mengatur proses perencanaan kebutuhan BMD yang disusun setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada. RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
Penggunaan BMD: Menetapkan status penggunaan BMD dalam rangka menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Walikota berwenang menetapkan status penggunaan BMD.
Pemanfaatan BMD: Mengatur bentuk-bentuk pemanfaatan BMD, seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.
Pemindahtanganan BMD: Mengatur cara pemindahtanganan BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, seperti penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.
Penatausahaan BMD: Mengatur kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengamanan dan pemeliharaan BMD, penilaian BMD, pemusnahan BMD, pengawasan dan pengendalian BMD, ganti rugi dan sanksi, serta sengketa BMD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PROVINSI ΒΑΝΤΕΝ
REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY
NUMBER 2 OF 2016
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANGERANG,

Considering / Whereas:

that in accordance with the provisions of Article 105 of Government Regulation Number 27 of 2014 on the Management of State/Regional Assets, the Regional Regulation of Tangerang City Number 10 of 2007 on the Management of Regional Assets needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Management of Regional Assets;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 2 of 1993 on the Establishment of the Second Level Municipality of Tangerang (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1993 Number 18, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3518);
L

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8d34828-a47a-487b-9323-6dd1fc94c245","actionData","errors"]