[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8d1e908-e460-4e7e-9f4a-e49d9ba9deb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muara Enim","place_of_enactment","Muara Enim","theme","Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUMAHAN-PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2024/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam rangka terciptanya keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di Kabupaten Muara Enim, maka prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, serta dalam rangka terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan di Kabupaten Muara Enim, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 20 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah No 13 Tahun 2018. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas, Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Perumahan yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman, Sarana adalah fasilitas dalam Perumahan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Hunian. Diatur mengenai ketentuan umum, perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas, penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum, penyerahan sarana prasarana dan utilitas, pembentukan tim verifikasi, persyaratan dan tata cara penyerahan, prasarana sarana dan utilitas umum yang diterlantarkan, pemanfaatan dan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Latar belakangnya adalah untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyerahan tersebut.

Ketentuan substansial mencakup:

Kewajiban pengembang untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan proporsi minimal 30% dari total luas tanah perumahan atau sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Peraturan Zonasi.
Jenis prasarana yang wajib disediakan meliputi jaringan jalan, drainase, air bersih, air limbah, dan tempat pembuangan sampah.
Jenis sarana yang wajib disediakan meliputi RTH, tempat ibadah, dan taman.
Jenis utilitas umum yang wajib disediakan meliputi jaringan listrik, alat pemadam kebakaran, dan penerangan jalan umum.
Pembentukan Tim Verifikasi oleh Bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.
Persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang harus dipenuhi dalam penyerahan.
Tata cara penyerahan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca penyerahan.
Prosedur penanganan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterlantarkan.
Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas juga diatur dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Terhadap Persyaratan dan Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah selesai dibangun oleh Pengembang sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:\na. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah selesai dibangun oleh Pengembang sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten dengan persyaratan sebagai berikut:\n 1. persyaratan umum berupa lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak (site plan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten;\n 2. persyaratan administrasi berupa dokumen Rencana Tapak (site plan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan Surat Pelepasan Hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten; dan\n 3. persyaratan teknis berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi baik dan/atau layak berdasarkan penilaian dari Tim Verifikasi, sesuai dengan Rencana Tapak (site plan) yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.\nb. Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22.","sanctions","1. Pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilenakan sanksi administratif berupa:\na. peringatan tertulis;\nb. denda administratif sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);\nc. pembekuan izin usaha;\nd. pencabutan izin usaha; dan/atau\ne. dimasukan ke dalam daftar hitam (black list).\n2. Pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Kabupaten, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\na. peringatan tertulis;\nb. denda administratif sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);\nc. pembekuan izin usaha;\nd. pencabutan izin usaha; dan/atau\ne. dimasukan ke dalam daftar hitam (black list).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUARA ENIM
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUARA ENIM REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
ABOUT
TRANSFER OF HOUSING INFRASTRUCTURE, FACILITIES, AND PUBLIC UTILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUARA ENIM,

Considering:

that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to reside, and to obtain a good and healthy environment as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to create sustainable management and maintenance of housing infrastructure, facilities, and public utilities in Muara Enim Regency, the infrastructure, facilities, and public utilities that have been completed by the Developer must be handed over by the Developer to the Muara Enim Regency Government;
that in order to realize legal certainty and orderly administration of the transfer of housing infrastructure, facilities, and public utilities in Muara Enim Regency, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8d1e908-e460-4e7e-9f4a-e49d9ba9deb1","actionData","errors"]