[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8d15806-4588-48aa-97ac-a605a23828ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/NEGARA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian\r\nDaerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka\r\ndipandang perlu untuk menetapkan ketentuan\r\ntentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan\r\nTuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 99\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014\r\ntentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah\r\nperlu diatur dengan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri DaJa111 Negeri Nomor 5 Tahun \r\n1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun\r\n2006; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02\r\nTahun 2010 \r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN;\r\nBAB III TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH;\r\nBAB IV PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI;\r\nBAB V KADALUWARSA;\r\nBAB VI PENGHAPUSAN;\r\nBAB VII PEMBEBASAN;\r\nBAB VII PENYETORAN;\r\nBAB IX TPKD TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI;\r\nBAB X PELAPORAN;\r\nBAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN;\r\nBAB XII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2017 mengatur tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah. Latar belakangnya adalah untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah secara efektif dan efisien, serta melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

\n\n

Peraturan ini mengatur proses TP-TGR terhadap Bendahara, Pegawai/ASN bukan Bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah. Dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) oleh Walikota untuk membantu penyelesaian kerugian daerah. TPKD bertugas menginventarisasi kasus, menghitung kerugian, mengumpulkan bukti, menyelesaikan kerugian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan memberikan pertimbangan kepada Walikota.

\n\n

Penyelesaian TP dapat dilakukan melalui upaya damai (tunai atau angsuran), TP biasa (berdasarkan perhitungan Bendahara), TP khusus (jika Bendahara meninggal, melarikan diri, atau lalai membuat perhitungan), dan pencatatan (jika TP tidak dapat dilaksanakan). Penyelesaian TGR juga dapat dilakukan melalui upaya damai, TGR biasa, dan pencatatan. Pegawai/pejabat lain yang bertanggung jawab atas kehilangan barang daerah dapat mengganti dengan uang atau barang.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang kadaluwarsa TP dan TGR, penghapusan kewajiban ganti rugi, pembebasan kewajiban ganti rugi, dan penyetoran pengembalian kerugian ke Kas Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 6 OF 2017
ON
TREASURY CLAIMS AND CLAIMS FOR COMPENSATION
OF REGIONAL FINANCE AND ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the smooth recovery of Regional losses to run more effectively and efficiently, it is deemed necessary to stipulate provisions regarding the implementation of Treasury Claims and Claims for Compensation of Regional Finance and Assets;
that to implement the provisions of Article 144 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management and Article 99 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Owned Assets, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8d15806-4588-48aa-97ac-a605a23828ac","actionData","errors"]