[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8c9aaa5-f985-46de-b447-a1e268d0fa9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang Panjang","place_of_enactment","Padang Panjang","theme","Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bencana
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Secara geografis/geologis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumber daya alam Kota Padang Panjang merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah \n UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kota Padang Panjang No. 8 Tahun 2008, Perda Kota Padang Panjang No 12 Tahun 2008. \n Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2. Prinsip, Asas, dan Tujuan\r\n3. Tanggung Jawab Dan Wewenang\r\n4. BPBD\r\n5. Hak Dan Kewajiban Masyarakat\r\n6. Forum Pengurangan Risiko Bencana\r\n7. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana\r\n8. Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana\r\n9. Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana\r\n10. Prabencana\r\n11. Tanggap Darurat\r\n12. Pasca Bencana\r\n13. Pendanaan, Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Dan Pengelolaan Bantuan\r\n14. Kerjasama Antar Daerah\r\n15. Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi\r\n16. Sanksi\r\n17. Penyelesaian Sengketa Dan Gugatan\t\r\n18. Ketentuan Peralihan\r\n19. Ketentuan penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 64 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang, yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pemerintah daerah bertugas menjamin hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana, memberikan perlindungan, melakukan pengurangan risiko bencana, menyusun rencana penanggulangan bencana, memperkuat kapasitas satuan tugas penanggulangan bencana, dan mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD. BPBD dibentuk untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, dengan fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, informasi, berperan serta dalam perencanaan, dan mendapatkan bantuan. Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dibentuk untuk mengurangi risiko bencana di tingkat kota dan kelurahan. Lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga internasional, dan lembaga asing non-pemerintah berperan serta dalam penanggulangan bencana. Tahapan penanggulangan bencana meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan pemerintah daerah, dengan sumber dana dari APBD, bantuan masyarakat, dan sumber lain yang sah. Bantuan bencana diberikan kepada korban dan penyintas, meliputi santunan duka cita, santunan kecacatan, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, pembiayaan perawatan di rumah sakit, bantuan kompensasi, bantuan untuk korban tidak langsung, dan pinjaman lunak untuk usaha produktif. Kerjasama antar daerah dapat dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan penanggulangan bencana dan memverifikasi perencanaan program BPBD.","transitional_provisions","Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","Apabila dari hasil audit ditemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\nSetiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 128 merupakan pelanggaran pidana dan diancam sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PADANG PANJANG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG PANJANG CITY
NUMBER 3 OF 2016
ON
DISASTER MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG PANJANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that geographically/geologically,
hydrologically, and the condition of natural resources of Padang City
Panjang is a disaster-prone region, both
caused by nature, non-natural or acts
humans that have the potential to cause casualties,
evacuation, loss of property, and losses
in other invaluable forms;
that based on the provisions in the Law
Number 24 of 2007 on Disaster Management
Disaster, where the implementation of disaster management
in the region needs to be carried out
planned, integrated, comprehensive, coordinated
involving all the potential in the region;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate
Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8c9aaa5-f985-46de-b447-a1e268d0fa9a","actionData","errors"]