[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8c8a443-56e3-45e7-a58f-0a7184c15235","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAYONG UTARA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-05-02","effective_date","2011-07-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAYONG UTARA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.21, TLD NO.73 LL KAB. KAYONG UTARA: 34 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:	\n \n bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang; bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara \n Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Lembaga Pelaksana; Asas, Tujuan dan Lapangan Usaha; Modal; Anggaran Perusahaan; Laporan Perusahaan; Penetapan dan Penggunaan Laba; Pembubaran Perusahaan; Kepengurusan; Wewenang, Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Pengawasan; Pegawai Perusahaan; Penyelenggaraan Pelayanan Air Minum; Tarif dan Rekening Air Minum; Hak, Kewajiban dan Larangan Pelanggan; Pengendalian; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2011. \n Penjelasan sebanyak 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertujuan untuk memberikan pelayanan optimal dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan air minum/air bersih kepada masyarakat, rumah tangga, kantor, sarana sosial, fasilitas umum, industri, dan lain-lain sesuai standar kesehatan. PDAM memiliki asas penyelenggaraan yang meliputi kepastian hukum, kewirausahaan, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektivitas.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kelembagaan:** Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan air bersih adalah lembaga yang menangani urusan pengelolaan pelayanan air bersih.\n2. **Modal:** Modal dasar PDAM terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dapat bertambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pinjaman.\n3. **Kepengurusan:** Organ PDAM terdiri dari Bupati, Direksi, dan Dewan Pengawas. Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dengan persyaratan tertentu, termasuk pendidikan, pengalaman kerja, dan lulus uji kelayakan. Masa jabatan Direksi adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali jika mampu meningkatkan kinerja PDAM. Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM.\n4. **Pelayanan Air Minum:** PDAM diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum bagi masyarakat umum, dengan tugas menyediakan pelayanan air minum, melakukan pemeliharaan aset, mensosialisasikan layanan, dan melaksanakan perluasan cakupan pelayanan. PDAM memiliki hak untuk menagih hasil penjualan air, menetapkan denda keterlambatan pembayaran, dan menolak/menerima permintaan calon pelanggan. PDAM juga memiliki kewajiban untuk mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal, memberikan pelayanan air minum dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta menindaklanjuti keluhan pelanggan.\n5. **Tarif dan Rekening Air Minum:** Setiap pengguna jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum yang didasarkan pada prinsip pemulihan biaya, keterjangkauan, efisiensi pemakaian, kesederhanaan, dan transparansi. Rekening air minum terdiri atas jumlah pemakaian air dikalikan tarif air, serta biaya beban tetap yang terdiri atas biaya pemeliharaan meter air dan biaya administrasi.","transitional_provisions","1. Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM yang sudah ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 86 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).\n2. Tindak pidana terkait pengusahaan sumber daya air tanpa izin atau pelaksanaan konstruksi tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).\n3. Tindak pidana terkait perusakan sumber air, prasarana, upaya pengawetan air, atau pencemaran air dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak-banyaknya RP. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).\n4. Tindak pidana terkait perusakan prasarana sumber daya air dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2011
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL DRINKING WATER COMPANY
KAYONG UTARA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAYONG UTARA,

Considering :

that water resources are a gift from God Almighty that provides benefits to realize welfare for all people in all fields;
that in facing the imbalance of water availability which tends to decrease and the increasing need for water, water resources must be managed by paying attention to social, environmental and economic functions in harmony;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Management of the Regional Drinking Water Company of Kayong Utara Regency;

In view of :

Law Number 5 of 1962 concerning Regional Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 Number 10, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8c8a443-56e3-45e7-a58f-0a7184c15235","actionData","errors"]