[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8c682bd-3d0a-4ec6-a90e-f5ba3f219030","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Pendampingan Terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2015","number","11","year","2015","published_date","2015-01-20","effective_date","2015-01-23","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Pendampingan Terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 11, BN.2015/No.106, jdih.dephub.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Pendampingan Terhadap Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur persyaratan bagi penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan serta pendampingan terhadap proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui pemilihan penyedia barang/jasa. Selain itu, bertujuan untuk menghindari pertentangan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan.

Ketentuan Substansial:

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa: Penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan seperti memenuhi ketentuan perundang-undangan, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan. Persyaratan tambahan diberlakukan untuk pelelangan pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), termasuk dukungan keuangan dari bank dan laporan keuangan yang diaudit.
Pengesahan Spesifikasi Teknis: Spesifikasi teknis barang/jasa ditetapkan oleh PPK. Pengadaan barang/jasa yang bersifat spesifik terkait keselamatan dan keamanan harus mendapat persetujuan dari pejabat Eselon II teknis terkait dan disahkan oleh Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan.
Tim Pendampingan: Proses pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai tertentu wajib didampingi oleh Tim dari Inspektorat Jenderal, Jaksa Pengacara Negara, dan BPKP. Tim bertugas melakukan review atau pengkajian ulang proses pengadaan.

","transitional_provisions","1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya proses pemilihan penyedia barang/jasa.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenhub No. 79 Tahun 2015 tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103466/permenhub-no-79-tahun-2015","bb3a94e7-e1de-4956-806b-5b0acbca6fac","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER: PM. 11 OF 2015
CONCERNING
REQUIREMENTS FOR PROVIDERS OF GOODS/SERVICES
WITHIN THE MINISTRY OF TRANSPORTATION AND ASSISTANCE
FOR THE SELECTION PROCESS OF PROVIDERS OF GOODS/SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to ensure the continuity and smoothness of procurement of goods/services within the Ministry of Transportation which is carried out through the selection of Providers of Goods/Services, it is necessary to have additional requirements for prospective providers of goods/services within the Ministry of Transportation;
that in order to avoid and prevent conflicts of interest, as well as abuse of authority in the selection process of Providers of Goods/Services, it is necessary to have an Assistance Team;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8c682bd-3d0a-4ec6-a90e-f5ba3f219030","actionData","errors"]