[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8c53f03-513c-48eb-9d72-c4b56391ad18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perda
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara material dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarkat yang berkembang melalui proses demokratis, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 32 Tahun 2004. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas pembentukan & materi muatan; tahapan pembentukan & teknik penyusunan perda; penyusunan prolegda; penyusunan rancangan perda; pembahasan perda; pengesahan, penomoran, pengundangan & autentifikasi; penyebarluasan; partisipasi masyarakat; pembiayaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 34 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah menetapkan kerangka kerja untuk proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Kalimantan Timur. Latar belakang pembentukan Perda ini adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembentukan Perda dapat dipertanggungjawabkan secara material dan prosedural, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui proses demokratis.

Ketentuan substansial dalam Perda ini mencakup tahapan pembentukan Perda yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Perda ini juga mengatur teknik penyusunan Perda, penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun DPRD, serta penyusunan Rancangan Perda. Kewenangan dalam penyusunan Prolegda dibagi antara Pemerintah Daerah (Gubernur melalui SKPD yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum) dan DPRD (Balegda). Prolegda ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi.

Hak dan kewajiban subjek hukum diatur dalam proses partisipasi masyarakat, di mana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda melalui berbagai forum seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD, yang dianggarkan setiap tahun melalui pos anggaran SKPD/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KALIMΑΝΤΑΝ TIMUR PROVINCE
NUMBER 5 YEAR 2012
on
FORMATION OF REGIONAL REGULATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF KALIMANΤΑΝ TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that Regional Regulation is a regional statutory regulation formed in the context of the implementation of regional autonomy and assistance tasks, accommodating specific regional conditions and further elaboration of higher statutory regulations;
that the formation of Regional Regulations must be materially and procedurally accountable by taking into account the aspirations of the community that develop through a democratic process;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Formation of Regional Regulations;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8c53f03-513c-48eb-9d72-c4b56391ad18","actionData","errors"]