Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pontianak Nomor 21 Tahun 2025

Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 21 Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, mendisiplinkan aparat, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan dan integritas aparat pemungut pajak dan retribusi.

Insentif diberikan kepada SKPD-PPD (pelaksana pemungutan pajak) dan SKPD-RD (pelaksana pemungutan retribusi). Penerima insentif mencakup ASN di lingkungan SKPD terkait, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN pemungut PBB-P2 di tingkat kelurahan/kecamatan, serta pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan. Pemberian insentif didasarkan pada pencapaian target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.

Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% untuk jenis pajak tertentu (PBJT, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB, dan PBB-P2) serta 3% untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Untuk retribusi, besaran insentif ditetapkan sebesar 5%. Pembayaran insentif dilakukan secara triwulanan dengan batasan maksimal 6 kali gaji pokok dan tunjangan melekat. Kewenangan penetapan penerima dan besaran insentif berada pada Wali Kota, yang dapat didelegasikan kepada kepala SKPD terkait sesuai dengan bidang urusan pemerintahan masing-masing.