[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e88e6cda-30e7-49df-828c-2430df8a7301","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEBAKARAN – PENCEGAHAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
ABSTRAK:	\n \n Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 \n Materi Pokok: Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran. \r\nRuang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang meliputi manajemen proteksi kebakaran, peran serta masyarakat, kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan pembinaan dan pengawasan. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018. \n Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan : 4 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dibentuk dengan maksud memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kebakaran. Tujuannya adalah mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat, pengelola bangunan, dan instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman, dan selamat, mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan, serta memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

Peraturan ini mengatur manajemen proteksi kebakaran yang meliputi Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK), pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, pengendalian keselamatan kebakaran, dan penanggulangan kebakaran. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan RISPK berdasarkan analisis bahaya kebakaran dan bencana yang pernah terjadi, dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah. RISPK meliputi rencana sistem pencegahan kebakaran dan rencana sistem penanggulangan kebakaran.

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib memanfaatkan bangunan sesuai fungsi yang ditetapkan, melengkapi sistem proteksi kebakaran sesuai standar, melaksanakan pemeliharaan berkala, dan menyiapkan personil terlatih. Bangunan dengan ketinggian lebih dari 5 lantai atau luas lebih dari 5.000 m² atau penghuni lebih dari 500 orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk memberikan rekomendasi pada penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta melakukan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan/atau ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha, penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[110],{"_111":112,"_113":114},"text","Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF YOGYAKARTA
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
FIRE PREVENTION AND CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA,

Considering:

that the threat of fire is a serious problem that can have a negative impact on the safety of life, property loss and disruption to the ecosystem and environment which will directly hinder development;
that the prevention and control of fire hazards is a fundamental need for the safety and survival of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Fire Prevention and Control;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Province of East Java, Central Java, West Java, and in the Special Region of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e88e6cda-30e7-49df-828c-2430df8a7301","actionData","errors"]