[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e85be6a6-290a-4b1d-b01b-d9c5146dfbaa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-11-01","effective_date","2001-11-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang
ABSTRAK:	\n \n Pemerintahan Daerah yang mengatur dan menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menentukan adanya pemisahan pengaturan antara hak protokoler dengan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Daerah; \r\n \n Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor VI/MPR/2001.\r\nUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 .\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 .\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 .\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 .\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.\r\n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016. \n KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2001. \n Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana yang diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2017. \n Diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2017 sepanjang mengatur tentang Protokoler.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang memisahkan pengaturan hak protokoler dari hak keuangan dan administratif.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi, termasuk acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam berbagai acara resmi, seperti acara yang diadakan di daerah, rapat-rapat DPRD, acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, serta acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
Tata upacara dalam acara resmi, baik upacara bendera maupun bukan upacara bendera, termasuk kelengkapan, perlengkapan, dan urutan acara.
Tata penghormatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia, serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara/tugas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KEPAHIANG
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2018
CONCERNING
PROTOCOLS RIGHTS OF LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE HOUSE OF
REPRESENTATIVES OF KEPAHIANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPAHIANG,

Considering:

that with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates and places the Regional House of Representatives as a regional people's representative institution which is positioned as an element of the regional government administrators;
that with the enactment of Government Regulation Number 18 of 2017 concerning Financial and Administrative Rights of the Leadership and Members of the DPRD, it determines the separation of regulations between protocol rights and financial and administrative rights of the Leadership and Members of the DPRD in Regional Regulations;
that based on the considerations in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e85be6a6-290a-4b1d-b01b-d9c5146dfbaa","actionData","errors"]