[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e85b2658-a7e2-4ac7-af58-c20b021eb6d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keamanan Siber dan Sandi","short_title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2024","number","14","year","2024","published_date","2024-12-30","effective_date","2024-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","185ee6a1-6af8-4b16-ad62-d967b45253ec","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","short_name","Peraturan BSSN","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Badan Siber dan Sandi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keamanan Siber dan Sandi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Standar Kompetensi Kerja Nasional - Keamanan - Siber dan Sandi
2024
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 14, BN 2024 (1043) : 4 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara TENTANG Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keamanan Siber dan Sandi
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan tenaga kerja bidang keamanan siber dan sandi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing, perlu memberlakukan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang keamanan siber dan sandi. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Perpres Nomor 28 Tahun 2021 dan Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur mengenai Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Siber dan Sandi. SKKNI bidang keamanan siber dan sandi diberlakukan secara wajib bagi Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengendalian atas penerapan SKKNI bidang keamanan siber dan sandi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n Lampiran file: 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini bertujuan untuk memberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang keamanan siber dan sandi untuk mewujudkan tenaga kerja yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing. Latar belakangnya adalah bahwa SKKNI bidang keamanan siber dan sandi telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki peran untuk menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pemberlakuan wajib SKKNI bidang keamanan siber dan sandi bagi Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja asing yang bekerja di Indonesia. SKKNI ini mencakup berbagai bidang seperti security operations center, uji keamanan siber, audit keamanan informasi, kriptografi, keamanan informasi, dan kesadaran keamanan informasi. Daftar unit kompetensi SKKNI tercantum dalam lampiran peraturan ini.

SKKNI ini menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi, dan sertifikasi dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan vokasi serta sertifikasi kompetensi di bidang keamanan siber dan sandi. Pemberi kerja wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang memenuhi dan memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melakukan pembinaan dan pengendalian atas penerapan SKKNI bidang keamanan siber dan sandi.

","transitional_provisions","1. Sertifikat kompetensi berbasis SKKNI bidang keamanan siber dan sandi yang telah dikeluarkan oleh LSP KS sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2024
CONCERNING
ENFORCEMENT OF INDONESIAN NATIONAL WORK COMPETENCY STANDARDS
IN THE FIELD OF CYBER AND CRYPTO SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a professional, qualified, and
competitive workforce in the field of cyber and crypto
security, it is necessary to enforce Indonesian national work
competency standards in the field of cyber and crypto security;
that the Indonesian national work competency standards
in the field of cyber and crypto security have been established
by the Minister of Manpower, so it is necessary to carry out
enforcement;
that in accordance with the provisions of Article 5 letter d of the Regulation of
the Minister of Manpower Number 3 of 2016 concerning
Procedures for Establishing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e85b2658-a7e2-4ac7-af58-c20b021eb6d8","actionData","errors"]