[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e85a15fe-ffbe-4dc1-b3b1-e1af2e63bba9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024","number","45","year","2024","published_date","2024-12-27","effective_date","2024-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

emiten-lembagakeuangan
2024
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 45, BN.2024 (58/41 hlm)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dilakukan upaya pengembangan dan\r\npenguatan sektor pasar modal khususnya terkait dengan pengaturan mengenai emiten dan perusahaan publik, dalam bentuk penyesuaian ketentuan dan adanya pengaturan baru yang berlaku bagi emiten dan perusahaan publik.\r\nb.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (7), Pasal 84A, Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 87A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang\r\nPasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai emiten dan perusahaan publik;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang\r\nPengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan\r\nPublik;\r\n \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, emiten dan perusahaan publik, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Angka 4 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Peraturan\r\nNomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum\r\nb. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik \r\nc. Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan\r\nNomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu \r\nd. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan\r\nNomor 51/POJK.04/2016 tentang Tata Cara untuk\r\nMeminta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran \r\ne. Pasal 63 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Otoritas Jasa\r\nKeuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal\r\nf. Pasal 77 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi\r\nDaerah dan Sukuk Daerah \r\n \n 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Angka 4 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009.\n2. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015.\n3. Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015.\n4. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.04/2016.\n5. Pasal 63 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021.\n6. Pasal 77 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45 Tahun 2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan pasar modal, khususnya terkait Emiten dan Perusahaan Publik, guna menciptakan pasar modal yang efisien, berdaya saing global, dan memberikan kepastian hukum.

Secara substansial, peraturan ini mengatur prosedur efektifnya Pernyataan Pendaftaran bagi Emiten, termasuk mekanisme penawaran awal (bookbuilding) dan kewajiban keterbukaan informasi. Emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas diwajibkan mencatatkan efeknya di Bursa Efek dan mendaftarkannya pada Penitipan Kolektif. Selain itu, POJK ini menetapkan aturan ketat mengenai pembelian kembali saham (buyback) dalam kondisi tertentu, seperti pembatalan pencatatan (delisting) oleh Bursa Efek atau perubahan status perusahaan menjadi perseroan tertutup, baik secara sukarela maupun berdasarkan perintah OJK.

Peraturan ini juga mempertegas tanggung jawab Pengendali, Direksi, dan Dewan Komisaris atas kerugian perusahaan yang timbul akibat itikad buruk atau perbuatan melawan hukum. Selain itu, diatur mengenai kedudukan pemegang saham publik dalam proses likuidasi, di mana mereka memiliki hak prioritas di atas kreditur konkuren dalam pembagian sisa harta likuidasi. OJK diberikan kewenangan untuk menetapkan prosedur khusus, memberikan perintah tindakan tertentu, serta menjatuhkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan ini.

","transitional_provisions","1. Perusahaan Terbuka yang sedang dalam proses pengajuan pencatatan kembali saham sebelum berlakunya POJK ini dikecualikan dari kewajiban perubahan status menjadi perseroan tertutup sampai permohonan ditolak Bursa Efek.\n2. Proses pembatalan pencatatan saham yang sudah memiliki keputusan direksi Bursa Efek namun belum efektif tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan lama.\n3. Perusahaan Terbuka yang dinyatakan pailit sebelum berlakunya POJK ini dianggap memenuhi kondisi Pasal 27 dan OJK berwenang mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam POJK ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan pendaftaran, dan/atau pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.\n2. Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar maupun pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.\n3. OJK berwenang melakukan tindakan tertentu, termasuk larangan menjadi pengurus lembaga jasa keuangan, pemblokiran akses, atau permohonan pembubaran perusahaan melalui pengadilan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 45 OF 2024
CONCERNING
DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF ISSUERS AND PUBLIC COMPANIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

Considering :

that with the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, efforts are being made to develop and strengthen the capital markets sector, particularly regarding regulations concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e85a15fe-ffbe-4dc1-b3b1-e1af2e63bba9","actionData","errors"]