[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e851c009-1082-44bb-a93a-9d104c87e9e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","2005-09-09","effective_date","2005-09-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Sempadan Sumber Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sempadan Sumber Air
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2005/No.16 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sempadan Sumber Air
ABSTRAK:	\n \n bahwa sumber air merupakan unsur lingkungan yang vital, yang mewadahi air sebagai salah satu sumberdaya alam yang menjamin berlanjutnya kehidupan dan sumber air serta menjadi sarana pengendali daya rusak air yang mengancam kehidupan, sehingga pada sumber air perlu ditetapkan adanya penyangga, pemisah dan pelindung berupa daerah sempadan; bahwa pengaturan mengenai daerah sempadan, garis sempadan dan pembangunan di pinggir sumber air dalam Peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai dan Sumber Air, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini; bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b terseut di atas, perlu pengaturan kembali sempadan sumber air seta menata bangunan dan atau sarana prasarana fisik lainnya yang didirikan di daerah sempadan sumber air, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Sempadan Sumber Air; \n UU No 11 Tahun 1950; UU No 5 tahun 1960; UU No 5 Tahun 1990; UU No 24 Tahun 1992; UU No 23 Tahun 1997; UU No 41 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; PP No 22 Tahun 1982; PP No 27 Tahun 1991; PP No 35 Tahun 1991; PP No 27 Tahun 1999; PP No 20 Tahun 2001; PP No 82 Tahun 2001; PP No 16 Tahun 2004; Keppres No 32 Tahun 1990; Perda Prov Jabar No 2 Tahun 2000; Perda Prov Jabar No 3 Tahun 2001; Perda Prov Jabar No 2 Tahun 2003; Perda Prov Jabar No 1 Tahun 2004; Perda Prov Jabar No 3 Tahun 2004; Perda Prov Jabar No 3 Tahun 2005; Perda Prov Jabar No 7 Tahun 2005; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penataan daerah sempadan sumber air, penetapan garis sempadan, pemanfaatan daerah sempadan, bangunan di pinggir garis sempadan, peran serta masyarajat, larangan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2005. \n Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997 dicabut. \n 39 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air.\n2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai dan Sumber Air.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengendalikan sumber daya air, serta menata bangunan di pinggir sumber air. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari daya rusak air, menata lingkungan, dan mengembangkan potensi ekonomi sumber air.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Penetapan garis sempadan sumber air, yang dibagi menjadi dua kategori: lokasi yang telah terbangun dan lokasi yang belum terbangun. Penetapan ini mempertimbangkan kapasitas daya tampung sumber air, kondisi tanah tebing, bangunan perlindungan tebing, jalur pemeliharaan, dan pengaruh pasang surut air laut.\n2. Pengaturan pemanfaatan lahan di daerah sempadan untuk kegiatan seperti budidaya perikanan dan pertanian, pemasangan reklame, jaringan kabel dan perpipaan, serta kegiatan ekonomi dan sosial yang tidak merugikan kelestarian sumber air. Pemanfaatan ini memerlukan izin dari Dinas terkait.\n3. Pengaturan bangunan di pinggir garis sempadan, yang mengharuskan bangunan hunian dan sarana pelayanan umum memiliki penampang muka yang menghadap ke sumber air dan mendapatkan izin dari pihak berwenang.\n\nPeraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam pelestarian daerah sempadan, larangan kegiatan yang merusak daerah sempadan (seperti membuang sampah dan mendirikan bangunan permanen), serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin-izin pemanfaatan daerah sempadan sumber air yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.\n2. Izin-izin yang telah dikeluarkan selain ketentuan ayat (1) harus menyesuaikan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 22 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).\n2. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air dan/atau mengakibatkan pencemaran lingkungan dikenakan ancaman pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[99,104],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995","link","",{"_100":105,"_102":103},"Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF WEST JAVA PROVINCE
NO. 16
2005
SERIES C

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 8 YEAR 2005
CONCERNING
WATER RESOURCE BORDERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering:

that water resources are a vital element of the environment, which contains water as a natural resource that ensures the continuation of life and water resources and becomes a means of controlling the destructive power of water that threatens life, so it is necessary to establish buffers, separators and protectors in the form of riparian areas at water resources;
that the regulation regarding riparian areas, boundary lines and construction on the edge of water resources in Regional Regulation of West Java Province Level I Number 20 of 1995 concerning River Border Lines and Water Resources and Regional Regulation of West Java Province Level I Number 12 of 1997 concerning Construction on the Edge of Rivers

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e851c009-1082-44bb-a93a-9d104c87e9e6","actionData","errors"]