[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e83be64a-ad1f-4f1d-83ca-2d5f5387883d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":93,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perikanan dan Kelautan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2019/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Memiliki Tanggung Jawab Untuk Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah, Salah Satunya Melalui Perlindungan Dan Pemberdayaan Kelompok Rentan Dalam Masyarakat, Termasuk Kepada Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam; B. Bahwa Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam Di Daerah Provinsi Jawa Barat Masih Memiliki Akses Yang Rendah Dalam Hal Pengetahuan, Keterampilan, Permodalan, Kelembagaan, Informasi, Dan Jaringan Pemasaran, Sehinga Sering Dihadapkan Pada Risiko Sosial Dan Ekonomi Yang Tinggi Dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya; C. Bahwa Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Telah Memberikan Tanggung Jawab Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Untuk Memberikan Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam Di Daerah, Namun Diperlukan Ketentuan Lebih Lanjut Yang Disesuikan Kondisi Dan Karakteristik Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam Di Daerah Provinsi Jawa Barat; D. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Huruf B, Dan Huruf C, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011, 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012, . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017., \r\n \n Terdiri dari 47 Pasal,8 BAB yaitu Ketentuan umum,Perencanaan,Penyelengaraan perlindungan,Penyelengaraan Pemberdayaan,Pengawasan,Partisipasi Masyarakat,Pendanaan,dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019. \n PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM \n 47 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100) sepanjang ketentuan perlindungan dan pemberdayaan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pembudidaya ikan dan petambak garam di Jawa Barat. Latar belakangnya adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, mengingat pembudidaya ikan dan petambak garam seringkali memiliki akses terbatas terhadap pengetahuan, keterampilan, permodalan, informasi, dan jaringan pemasaran.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Perencanaan:** Gubernur menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, dan akuntabel, berdasarkan berbagai faktor seperti potensi sumber daya ikan, daya dukung lingkungan, rencana tata ruang, dan perkembangan teknologi. Strategi perlindungan mencakup kemudahan perizinan, penyediaan prasarana, jaminan risiko, keamanan, dan bantuan hukum. Strategi pemberdayaan meliputi pendidikan, pelatihan, kemitraan usaha, akses informasi, dan penguatan kelembagaan.\n2. **Penyelenggaraan Perlindungan:** Meliputi kemudahan dan insentif perizinan, penyediaan prasarana dan sarana usaha perikanan dan pergaraman, jaminan risiko melalui asuransi, jaminan keamanan dan keselamatan, serta perlindungan dan bantuan hukum.\n3. **Penyelenggaraan Pemberdayaan:** Meliputi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, kemitraan usaha, penyediaan fasilitas pembiayaan dan modal, sistem informasi, dan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan dan petambak garam.\n4. **Pengawasan:** Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.\n5. **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan, perlindungan, pemberdayaan, pembiayaan, dan pengawasan.\n6. **Pendanaan:** Sumber pendanaan berasal dari APBD dan/atau dana lain yang sah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST JAVA
REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 12 OF 2019
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FISH FARMERS
AND SALT FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government of West Java Province has the responsibility to accelerate the improvement of people's welfare in the region, one of which is through the protection and empowerment of vulnerable groups in society, including fish farmers and salt farmers;
that fish farmers and salt farmers in the West Java Province still have low access in terms of knowledge, skills, capital, institutions, information, and marketing networks, so they are often faced with high social and economic risks in carrying out their business activities;
that the provisions of laws and regulations have given responsibility to the Provincial Regional Government to provide

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e83be64a-ad1f-4f1d-83ca-2d5f5387883d","actionData","errors"]