[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8394d02-bb39-40bd-a70a-e00e200771af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 9 Tahun 2010 tentang PAJAK AIR TANAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 9 Tahun 2010","number","9","year","2010","published_date","2010-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","PAJAK AIR TANAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PAJAK-AIR-TANAH
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2010/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pajak Air Tanah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.\r\nb. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Air Tanah dengan Peraturan Daerah.\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1967\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1998\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008\r\n\r\n \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Nama Objek dan Subjek Pajak\r\nPasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Air Tanah di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah bahwa Pajak Air Tanah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur Pajak Air Tanah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dengan pengecualian untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT), yang dihitung dengan mempertimbangkan jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan, volume air, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%. Wilayah pemungutan pajak adalah di seluruh Kabupaten Karangasem. Masa pajak adalah 1 bulan kalender. Bupati atau pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDLB, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pembayaran dan penagihan pajak, kedaluwarsa penagihan, sanksi administratif, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, tata cara penghapusan pajak yang kedaluwarsa, pengembalian kelebihan pembayaran, pembukuan dan pemeriksaan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar Pajak yang terutang sesuai batas waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD dikenakan sanksi administratif berupa bunga.\n2. Wajib Pajak yang mendapat persetujuan mengangsur, menunda pembayaran Pajak yang terutang dikenakan bunga.\n3. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Data Objek Pajak atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda.\n4. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Data Objek Pajak atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 9 OF 2010
CONCERNING
GROUNDWATER TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that Groundwater Tax is a source of regional income that is
important to finance the administration of regional government and
improve services to the community, so it needs to be regulated
based on the principles of democracy, equality and justice, participation
community, and accountability by taking into account the potential of the region;
that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and
Regional Retribution mandates the regulation of Groundwater Tax with
Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a
and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Groundwater Tax;

Remembering :

Law Number 69 of 1958 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8394d02-bb39-40bd-a70a-e00e200771af","actionData","errors"]