Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.01/2020

(-)

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk membentuk Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) guna mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sekretariat KNEKS berfungsi memberikan dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif KNEKS, Pimpinan, dan Anggota KNEKS. Tugas utama Sekretariat meliputi pengoordinasian, fasilitasi, dan pengelolaan perencanaan, keuangan, organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, kinerja, kepatuhan internal, risiko, dan kerumahtanggaan. Struktur organisasi Sekretariat terdiri dari Direktorat Keuangan dan Umum serta Direktorat Pemantauan Program dan Kinerja, yang masing-masing memiliki divisi-divisi dengan tugas spesifik.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dukungan kesekretariatan Komite Nasional Keuangan Syariah tetap dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi dukungan kesekretariatan Komite Nasional Keuangan Syariah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sampai dengan ditetapkannya berita acara antara Menteri Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 2. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pengalihan pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan aset, serta dokumen pada Komite Nasional Keuangan Syariah. 3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setelah dilakukan audit terlebih dahulu oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

(-)