[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e82fa2b0-598a-46f8-81d4-5434c1f18996","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 12 Tahun 2015","number","12","year","2015","published_date","2015-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2015/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
ABSTRAK:	\n \n kerusakan ekosistem lingkungan salah satunya disebabkan oleh terbakarnya hutan dan lahan oleh karenanya perlu ada perhatian berupa pengendalian kebakaran hutan dan lahan,pelaku usaha dan masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan hutan dan lahan sudah harus sedini mungkin merubah pola pengusahaan hutan dan lahan dengan tidak mempergunakan cara pembakaran untuk pengolahan areanya,kebakaran hutan dapat membawa implikasi lingkungan berupa kerusakan vegetasi dan kematian habitat yang merugikan bagi kehidupan manusia,kebakaran hutan dapat menimbulkan pencemaran udara pada skala regional, nasional dan lebih luas mengakibatkan hubungan bilateral dengan negara tetangga terganggu,kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena alam harus ditanggulangi secara efektif dan efisien dan pemberantasan tindakan pembakaran hutan dan lahan harus dimulai agar masyarakat mengerti arti pentingnya lingkungan bagi kehidupan bersama,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan \n Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ;Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun\r\n2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10\r\nTahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20\r\nTahun 2014. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\nPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Ruang Lingkup\r\n3.Pencegahan Dan Pengendalian\r\n4.Pembersihan Lahan ( Land Clearing)\r\n5.Pemadaman\r\n6.Penanganan Pasca Kebakaran/Pemulihan\r\n7.Pelaporan\r\n8.Penganggaran \r\n9.Sanksi\r\n10.Pentidikan Dan Pembuktian\r\n11.Ketentuan Pidana \r\n12.Ketentuan Khusus\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah kerusakan ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan hubungan bilateral dengan negara tetangga.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tugas dan Tanggung Jawab: BPBD bertanggung jawab melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atas sepengetahuan Bupati. Bupati menyusun sistem pengendalian kebakaran secara koordinatif dengan stakeholder.
Pencegahan: Setiap orang berkewajiban mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pelaku usaha di bidang pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan wajib memiliki sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran. Pemilik lahan pertanian skala terbatas wajib membuat sekat bakar atau embung.
Pembersihan Lahan: Pembukaan lahan harus dilakukan tanpa pembakaran (zero burning) dengan cara mengimas/menebas, menebang, merencek, dan merumpuk.
Pemadaman: Pemadaman dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen pengendalian kebakaran di bawah kendali BPBD. Tindakan pemadaman darurat dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.
Penanganan Pasca Kebakaran: BPBD melaksanakan identifikasi dan evaluasi penyebab kebakaran. Pemerintah Daerah melaksanakan pemulihan lingkungan pada lahan yang terbakar.
Pelaporan: BPBD wajib membuka hotline untuk pelaporan kebakaran. Setiap orang wajib melaporkan deteksi dini atau kejadian kebakaran.
Penganggaran: Seluruh kegiatan pengendalian kebakaran dianggarkan dalam APBD.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pengendalian kebakaran dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.\n2. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan dikenakan paksaan pemerintah atau uang paksa.\n3. Pembakar hutan atau lahan secara sengaja wajib membayar ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 12 OF 2015
ABOUT
CONTROL OF FOREST AND LAND FIRES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that damage to the environmental ecosystem is partly
caused by forest and
land fires, therefore attention is needed in the form of
control of forest and land fires;
that business actors and communities related
to the existence of forests and land should
as early as possible change the pattern of forest cultivation
and land by not using the method of
burning to process the area;
that forest fires can have environmental implications
in the form of damage to vegetation and death
of habitats that are detrimental to human life;
that forest fires can cause
air pollution on a regional, national scale and
more broadly, disrupting bilateral relations with
neighboring countries;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e82fa2b0-598a-46f8-81d4-5434c1f18996","actionData","errors"]