[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e82edbfa-67ea-40ca-ab53-46a4029d814e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-03-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No.2 Seri E 2008
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
ABSTRAK:	\n \n Sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang harus dikelola untuk kepentingan pembangunan daerah;\r\nUntuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan upaya dengan melibatkan potensi dan partisipasi yang ada dimasyarakat;\r\nKabupaten Bangka Barat memiliki potensi yang cukup besar untuk melibatkan partisipasi masyarakat khususnya para pengusaha dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; PP No. 58 Thn 2005; PP No. 38 Thn 2007. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; Penerimaan Sumbangan; ketentuan Penerimaan; Tata Cara Penerimaan Sumbangan; Ketentuan Pengelolaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui partisipasi masyarakat dan pengusaha dalam pembangunan daerah. Sumbangan ini bersifat sukarela dan tidak mengikat, dapat berupa uang atau barang, dan dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang dapat berbentuk pemberian, hadiah, wakaf, hibah, dan lain-lain. Penerimaan sumbangan ini tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumbangan dalam bentuk uang disetor ke Kas Daerah, sedangkan dalam bentuk barang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Sumbangan, baik berupa uang maupun barang, harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi kekayaan/milik daerah. Khusus untuk sumbangan dalam bentuk wakaf, penerimaan dan pengelolaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

DPRD perlu mengetahui sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyampaian laporan penerimaan sumbangan. Kepala SKPD yang diberikan kewenangan akan melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaannya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST BANGKA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 7 OF 2008
CONCERNING
RECEIPT OF THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO THE
GOVERNMENT OF WEST BANGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that contributions from third parties to the Government
of West Bangka Regency are one of the receipts
of Local Own Revenue that must be managed for the benefit of
regional development;
that to improve the implementation of regional development,
it is necessary to make efforts by involving the potential and
participation that exists in the community;
that West Bangka Regency has considerable potential
to involve community participation, especially
businessmen in an effort to improve the implementation of
regional development through the receipt of third party
contributions to the regional government;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e82edbfa-67ea-40ca-ab53-46a4029d814e","actionData","errors"]