[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e82a721d-c71d-45d8-94b7-5a01caefc0f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2025","number","21","year","2025","published_date","2025-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","Pengorganisasian Kearsipan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

arsip
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD. 2025/No. 21
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pengorganisasian Kearsipan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pengorganisasian Arsip merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian Arsip sebagai bukti kehidupan Sejarah bangsa yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023; \n Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 18 (delapan belas) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Organisasi Kearsipan Daerah; Prosedur Pengelolaan Kearsipan Daerah; Sistem Informasi Kearsipan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2025. \n Lamp III \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2025 ditetapkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai bagian dari pelestarian bukti sejarah bangsa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pengorganisasian kearsipan yang mencakup pengelolaan arsip dinamis, arsip statis, serta pembinaan dan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan struktur organisasi kearsipan yang terdiri dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), Unit Kearsipan (I, II, dan III), serta Unit Pengolah. LKD berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan tugas utama mengelola arsip statis, arsip inaktif dengan retensi minimal 10 tahun, serta melaksanakan pembinaan kearsipan. Unit Kearsipan II dan III bertanggung jawab atas pengelolaan arsip di tingkat Perangkat Daerah, BUMD, UPTD, hingga tingkat Kelurahan/Kepenghuluan, termasuk kewajiban pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 tahun dan penyerahan arsip statis ke LKD.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban subjek hukum dalam pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, pendayagunaan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip. Setiap unit kerja diwajibkan untuk mengelola arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA), melakukan digitalisasi arsip penting, serta menyediakan sarana dan prasarana kearsipan. Selain itu, diatur pula penggunaan sistem informasi kearsipan terintegrasi (SRIKANDI) dan simpul jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN) untuk mendukung efektivitas pengelolaan informasi kearsipan daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF ROKAN HILIR
PROVINCE OF RIAU

REGULATION OF THE REGENT OF ROKAN HILIR
NUMBER 21 OF 2025
ON
ORGANIZATION OF REGIONAL ARCHIVES WITHIN THE ROKAN HILIR REGENCY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

Considering :

that the organization of Archives is an activity related to the preservation of Archives as evidence of the nation's historical life in accordance with the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that to provide a foundation and legal certainty to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e82a721d-c71d-45d8-94b7-5a01caefc0f9","actionData","errors"]