[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8247df6-332d-4346-8a13-d390bff3e154","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018","number","33","year","2018","published_date","2018-07-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 33, LN.2018/NO.109, TLN NO.6224, LL SETNEG : 12 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, sepanjang ketentuan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Gubernur diberi tugas untuk mengoordinasikan pembinaan, melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi, serta memfasilitasi pelaksanaan kewajiban daerah. Gubernur juga memiliki wewenang untuk membatalkan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, memberikan penghargaan atau sanksi, dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah. Selain itu, gubernur bertanggung jawab dalam mengoordinasikan perencanaan dan kegiatan pemerintahan serta mengajukan usulan dana alokasi khusus. Perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terdiri dari sekretariat dan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Pendanaan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui mekanisme dekonsentrasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan yang merupakan perpanjangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5152/pp-no-23-tahun-2011","f0d92576-d3c4-4634-8b29-789d25d0c7d4",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5027/pp-no-19-tahun-2010","4c3fe81f-d6db-4f4c-9839-8d5d6c0d9b0d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 33 OF 2018
ON
DUTIES AND AUTHORITIES OF GOVERNOR AS REPRESENTATIVE OF CENTRAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 91 paragraph (8) and Article 93 paragraph (5) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Implementation of Duties and Authorities of the Governor as Representative of the Central Government; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8247df6-332d-4346-8a13-d390bff3e154","actionData","errors"]