[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e820893b-a991-43f2-9115-346b0e8b57b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017","number","37/PERMEN-KP/2017","year","2017","published_date","2017-07-10","effective_date","2017-07-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 37/PERMEN-KP/2017, BN.2017 No. 949, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Hukum bagi Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115). Latar belakangnya adalah perlunya penanganan terpadu terhadap praktik kejahatan perikanan yang merusak sumber daya, ekosistem, ekonomi, dan sosial. Tujuan SOP ini adalah menciptakan keseragaman tindakan dalam penegakan hukum dengan konsep multi rezim hukum untuk memberantas *illegal fishing*, serta memberikan kemudahan bagi anggota Satgas 115 dalam menjalankan tugasnya.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- **Ruang Lingkup SOP**: meliputi pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penyelidikan (darat, laut, udara), penyidikan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi putusan pengadilan, dan anggaran.\n- **Pihak yang Terlibat**: SOP berlaku bagi pimpinan Satgas 115, tim ahli, tim gabungan (Direktur Operasi, Direktur Yustisi), sekretariat, dan asisten staf khusus.\n- **Prinsip dan Asas**: Penegakan hukum harus teguh pada tujuan, akuntabel, profesional, responsif, transparan, efisien, dan efektif, serta memperhatikan hak tersangka, pelapor, saksi korban, HAM, persamaan di muka hukum, praduga tak bersalah, legalitas, kepatutan, dan etika profesi.\n- **Pengumpulan dan Analisis Data**: Meliputi pengumpulan data rutin dan insidental, analisis data (pemetaan 5W+1H), dan analisis hukum (penerapan konsep multi rezim hukum dengan berbagai undang-undang terkait).\n- **Penetapan Daerah Operasi**: Proses penetapan wilayah operasi, persiapan personil, peralatan, logistik, dan anggaran.\n- **Penyelidikan**: Prosedur penyelidikan di darat, laut, dan udara, termasuk operasi bersama, terintegrasi, dan khusus di laut.\n- **Penyidikan**: Melibatkan penyidik Polri, TNI-AL, dan PPNS Perikanan, dengan koordinasi awal bersama Jaksa, gelar perkara, pembentukan tim penyidik, dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).\n- **Penanganan Barang Bukti**: Prosedur penanganan barang bukti seperti ikan, hewan hidup, tumbuhan, tekstil, makanan, obat-obatan, limbah B3, BBM, dan kapal, serta penanganan ABK asing, imigran ilegal, dan TKI ilegal.\n- **Penuntutan, Upaya Hukum, dan Eksekusi**: Prosedur pra penuntutan, penuntutan, penerimaan tersangka dan barang bukti, penahanan, upaya hukum (banding, kasasi), dan eksekusi putusan pengadilan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 37/PERMEN-KP/2017
REGARDING
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE FOR LAW ENFORCEMENT
TASK FORCE FOR THE ERADICATION OF ILLEGAL FISHING
(ILLEGAL FISHING)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that criminal practices in the field of fisheries in Indonesia have damaged fisheries resources, marine ecosystems, the economy, and social communities, so they need to be handled in an integrated manner;
that to overcome these problems, the government has formed a Task Force for the Eradication of Illegal Fishing (Illegal Fishing) whose membership consists of several ministries/state institutions;
that to increase the effectiveness of the implementation of the duties of the Task Force for the Eradication of Illegal Fishing (Illegal Fishing), it is necessary to prepare

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e820893b-a991-43f2-9115-346b0e8b57b3","actionData","errors"]