[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e81fa85a-f5b2-465c-b216-d342a05dfab5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-05-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kelurahan, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat Kelurahan dalam pembangunan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan Kelurahan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5. \n ketentuan umum, pembentukan, mekanisme pembentukan, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas, fungsi dan kewajiban, kepengurusan, keanggotaan, hubungan kerja, sumber dana, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000. \n 21 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang lembaga kemasyarakatan di Kelurahan, yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Latar belakangnya adalah upaya memberdayakan masyarakat Kelurahan dan melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.

Ketentuan substansial mencakup:

Pembentukan lembaga kemasyarakatan seperti LPM, TP PKK, RT/RW, Karang Taruna, dan lembaga lainnya melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
Mekanisme pembentukan lembaga kemasyarakatan yang melibatkan musyawarah Kelurahan dengan tokoh masyarakat, Lurah, dan Perangkat Kelurahan.
Maksud dan tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk memelihara nilai kegotongroyongan, meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, menggalakkan partisipasi masyarakat, dan membantu perencanaan pembangunan.
Kedudukan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Lurah, dengan tugas membantu Lurah dalam urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Fungsi lembaga kemasyarakatan meliputi penampungan aspirasi, penanaman rasa persatuan, peningkatan pelayanan, penyusunan rencana pembangunan, pengembangan prakarsa masyarakat, dan pengembangan potensi sumber daya.
Kewajiban lembaga kemasyarakatan adalah memegang teguh Pancasila, menjalin kemitraan, mentaati peraturan, menjaga etika bermasyarakat, dan membantu Lurah.
Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah, dengan masa bhakti 3 tahun.
Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan berasal dari swadaya masyarakat, bantuan anggaran Kelurahan, Pemerintah, dan sumber lain yang sah.
Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, lembaga kemasyarakatan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai masa bhaktinya berakhir.\n2. Pembentukan lembaga kemasyarakatan selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SUKOHARJO REGENCY GOVERNMENT
SUKOHARJO REGENCY REGULATION
NUMBER 6 OF 2009
CONCERNING
VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that as an effort to foster dynamic conditions in order to empower the Village community, as well as to mobilize and develop participation, mutual cooperation and self-help of the Village community in development, it is necessary to establish Village community institutions;
that according to the provisions of Article 22 paragraph (1) of Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Villages, Village Community Institutions are regulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Village Community Institutions;

In view of:

Law Number 13

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e81fa85a-f5b2-465c-b216-d342a05dfab5","actionData","errors"]