[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e80d62f0-9ad8-409f-b11a-a860d1fb89bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya","place_of_enactment","Calang","theme","Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PARTISIPASI MASYARAKAT
2024
Qanun NO. 7, BD.2024/NO.7
Qanun TENTANG Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
ABSTRAK:	\n \n -\tBahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang;\r\n-\tBahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan daerah yang partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, dibutuhkan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat terlaksana secara terarah, terpadu dan berkelanjutan;\r\n-\tBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;\r\n \n -\tPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 45 Tahun 2017;\r\n\r\n \n -\tDalam Peraturan Qanun ini mengatur Peraturan Qanun Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten diantaranya :\r\n\r\n•\tBAB I : Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3\r\n•\tBAB II : Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6\r\n•\tBAB III : Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17\r\n•\tBAB IV : Pasal 18 \r\n•\tBAB V : Pasal 19\r\n•\tBAB VI : Pasal 20\r\n•\tBAB VII : Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23\r\n•\tBAB VIII : Pasal 24\r\n•\tBAB IX : Pasal 25, Pasal 26\r\n•\tBAB X : Pasal 27\r\n•\tBAB XI : Pasal 28 \r\n•\tBAB XII : Pasal 29\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Jaya. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mewujudkan kebijakan daerah yang partisipatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah melalui partisipasi yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam Qanun ini meliputi:

Jenis dan bentuk partisipasi masyarakat, yang meliputi partisipasi langsung (konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, atau forum diskusi) dan tidak langsung (jajak pendapat, sensus penduduk, dan sensus ekonomi).
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Qanun, Perbup, dan kebijakan kabupaten yang bersifat mengatur dan membebani masyarakat, seperti rencana tata ruang, pajak, retribusi, perencanaan dan penganggaran pembangunan, perizinan, pengaturan sanksi, dan pengaturan terkait kearifan lokal.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kabupaten, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemonitoran dan evaluasi.
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam kabupaten, yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pengarusutamaan partisipasi masyarakat oleh setiap SKPK melalui penyusunan kebijakan dan program.
Penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan.

Qanun ini juga mengatur prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Ketua DPRK, serta pendanaan kegiatan partisipasi masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Pejabat yang Berwenang pada SKPK yang tidak menyelenggarakan kegiatan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF ACEH JAYA
THE PROVINCE OF ACEH

QANUN OF ACEH JAYA REGENCY
NUMBER 7 OF 2024
on
COMMUNITY PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF
REGENCY GOVERNMENT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ACEH JAYA,

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 354 paragraph (7) of Law Number 23 of 2014 on Local Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law;
that in order to realize a participatory regional policy to improve community welfare and regional independence, it is necessary to regulate community participation in the implementation of regional development so that it can be implemented in a directed, integrated and sustainable manner;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e80d62f0-9ad8-409f-b11a-a860d1fb89bd","actionData","errors"]