[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e80d4795-a325-4b5e-872c-e7e2208ef483","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006","number","7","year","2006","published_date","2006-12-05","effective_date","2006-12-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PARTAI POLITIK - BANTUAN KEUANGAN
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2006/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; \n Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, Pemberian Bantuan Keuangan, Tata Cara Pengajuan Bantuan, Penyerahan Bantuan Keuangan, Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2006. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan maksud memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surakarta. Tujuannya adalah untuk membantu kelancaran kegiatan partai politik dalam memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peraturan ini mengatur pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004. Bantuan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi dan diberikan setiap tahun anggaran. Besarnya bantuan keuangan ditetapkan sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) per tahun untuk setiap kursi. Anggaran bantuan keuangan ditetapkan dalam APBD tahun berjalan dan tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat Propinsi.

Tata cara pengajuan bantuan keuangan meliputi pengajuan tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang kepada Walikota, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, serta dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD. Dokumen yang telah disahkan oleh KPUD akan diverifikasi dan diteliti oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota. Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara dengan Berita Acara serah terima. Partai politik wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta. Laporan penggunaan bantuan harus diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua KPUD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SURAKARTA CITY YEAR 2006
NUMBER 7 SERIES E NUMBER 2

GOVERNMENT OF SURAKARTA CITY
REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 7 OF 2006
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 5 paragraph (3) of Government Regulation Number 29 of 2005 concerning Financial Assistance to Political Parties, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Financial Assistance to Political Parties;
In view of:	Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Provinces of East Java, Central Java, West Java and the Special Region of Yogyakarta; Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean State and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e80d4795-a325-4b5e-872c-e7e2208ef483","actionData","errors"]