[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e80b646b-1ba2-4bec-a73f-91ca094b97da","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembengunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-04-02","effective_date","2007-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Tata Cara Penyusunan Rencana Pembengunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyusunan-pembangunan-daerah
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, DL. 2007 /No. 3 , LL 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan Rencana Pembengunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efekif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistimatis, terarah, terpadu dan menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan\r\nNasional, maka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), maka perlu disusun Peraturan Daerah Tata Cara penvusunan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. \n UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP RI No. 25 Tahun 2000; PP RI No. 39 Tahun 2001; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PP RI No. 58 Tahun 2005; PP RI No. 39 Tahun 2006; PP RI No. 40 Tahun 2006. \n perda ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, rencana pembanguanan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintaha daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, data dan informasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2007. \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kegiatan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran melalui perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan. Tujuannya adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas dan tujuan pembangunan daerah yang meliputi prinsip kebersamaan, keseimbangan, keadilan, kesinambungan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.
Tahapan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.
Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang meliputi penyiapan rancangan awal, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir.
Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang meliputi penyiapan rancangan awal, penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir.
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi penyusunan rancangan awal, forum SKPD, musrenbang tingkat provinsi, dan penyusunan rancangan akhir.
Penyusunan Rancangan APBD, yang meliputi Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, dan Penyiapan Raperda APBD.
Penyusunan Perubahan APBD, yang meliputi Dasar Perubahan APBD, Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD, dan Pergeseran Anggaran.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

Peraturan ini juga mengatur tentang data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, yang harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

","transitional_provisions","1. Sebelum RPJPD ditetapkan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka penyusunan RPJMD tetap berpedoman pada Pasal 12 ayat (1).","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER: 3 OF 2007
on
PROCEDURES FOR PREPARING THE REGIONAL
DEVELOPMENT PLAN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order for regional development activities to run effectively, efficiently and purposefully, it is necessary to have a regional development plan that is systematically, directed, integrated and comprehensive and responsive to change;
that in order to follow up the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System, the preparation of the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) document, the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), the Strategic Plan for Regional Work Units (Renstra-SKPD), the Regional Government Work Plan (RKPD), the Work Plan for Regional Work Units (Renja-SKPD), it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e80b646b-1ba2-4bec-a73f-91ca094b97da","actionData","errors"]