[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e80530a0-5f13-4129-ad83-502aecf02145","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang USAHA JASA PERJALANAN WISATA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 1 Tahun 2010","number","1","year","2010","published_date","2010-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","USAHA JASA PERJALANAN WISATA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-USAHA-JASA-PERJALANAN-WISATA
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG USAHA JASA PERJALANAN WISATA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pembangunan Kepariwisataan di Provinsi Bali yang\r\nberlandaskan Budaya Bali sebagai sumber daya dan modal\r\ndasar perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan\r\npendapatan daerah, memperluas dan memeratakan\r\nkesempatan berusaha dan kesempatan kerja, mendorong\r\npembangunan daerah, memperkokoh dan mendayagunakan\r\ndestinasi dan daya tarik wisata di Bali;\r\nb. bahwa dalam menghadapi perubahan global dan penguatan\r\nhak pribadi masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha jasa\r\nperjalanan wisata perlu mengatur dan mengelola usaha jasa\r\nperjalanan wisata untuk pemenuhan perlindungan hukum,\r\nkeamanan, dan keselamatan kepada wisatawan;\r\nc. bahwa usaha jasa perjalanan wisata adalah salah satu bagian\r\ndari usaha jasa di sektor Pariwisata yang perkembangannya\r\nsangat pesat dan diminati oleh masyarakat untuk\r\nmeningkatkan kesejahteraannya;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata;\r\n \n Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 \r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 \r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II AZAS DAN TUJUAN\r\nBAB III BENTUK, JENIS DAN KEGIATAN UJPW\r\nBAB IV PENDAFTARAN\r\nPasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW) dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kepariwisataan di Bali yang berlandaskan budaya Bali, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas kesempatan berusaha dan kerja, serta memberikan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola UJPW agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan budaya Bali. UJPW dianggap sebagai bagian penting dari sektor pariwisata yang berkembang pesat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek UJPW, termasuk:

Bentuk dan Jenis Usaha: UJPW harus berbentuk badan usaha, yaitu Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Jenis UJPW mencakup Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.
Kegiatan Usaha: Biro Perjalanan Wisata memiliki kegiatan yang lebih luas, termasuk perencanaan perjalanan, penyelenggaraan paket wisata, perjalanan ibadah, dukungan kegiatan MICE, layanan transportasi wisata, penjualan tiket, penyediaan pramuwisata, pemesanan akomodasi, dan pengurusan dokumen perjalanan. Agen Perjalanan Wisata lebih fokus pada perantara penjualan paket wisata, penjualan tiket, pemesanan akomodasi, dan pengurusan dokumen perjalanan.
Pendaftaran Usaha: UJPW yang beroperasi secara konvensional maupun online wajib mendaftarkan usahanya kepada Gubernur melalui Dinas Pariwisata. Tanda Daftar Usaha dikeluarkan dan didaftar ulang setiap 5 tahun.
Kewajiban dan Larangan: Pengusaha UJPW wajib memberikan perlindungan kepada wisatawan, menggunakan pramuwisata bersertifikasi, memberikan pelayanan optimal, menggunakan transportasi pariwisata yang terdaftar, bekerjasama dengan usaha pariwisata lain yang terdaftar, mencegah dampak sosial yang merugikan, memelihara kebersihan, memenuhi pungutan negara dan daerah, memberikan laporan kegiatan usaha, mentaati nilai-nilai moral dan budaya Bali, bergabung dengan asosiasi UJPW, dan memberikan perlindungan serta upah yang layak kepada tenaga kerja. UJPW dilarang menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin, menggunakan warga negara asing sebagai pramuwisata, menggunakan tenaga kerja di bawah umur, memindahtangankan Tanda Daftar Usaha tanpa izin, dan membebankan biaya perjalanan wisatawan kepada pramuwisata.
Pembinaan dan Pengawasan: Gubernur melalui Dinas Pariwisata melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UJPW.

","transitional_provisions","1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, penyelenggara UJPW yang telah memiliki ijin usaha sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini harus mendaftarkan ijin usahanya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk diadakan penyesuaian.","sanctions","1. Setiap penyelenggaraan UJPW yang beroperasi tanpa Tanda Daftar Usaha dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha.\n2. Setiap penyelenggara UJPW yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha.\n3. Setiap pengusaha UJPW dari luar daerah yang melanggar ketentuan kerjasama dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan penghentian kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BALI PROVINCE
NUMBER 1 OF 2010
CONCERNING
TRAVEL AGENCY SERVICES BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BALI,

\n\n \n \n

Considering:

that the Development of Tourism in Bali Province based on Balinese Culture as a resource and basic capital needs to be continuously developed to increase regional income, expand and equalize business opportunities and employment opportunities, encourage regional development, strengthen and utilize tourism destination and tourist attraction in Bali;
that in facing global changes and strengthening the personal rights of the community to participate in the travel services business, it is necessary to regulate and manage the travel services business to fulfill legal protection, security, and safety for tourists;
that the travel agency services business is one part of the service business in the Tourism sector whose

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e80530a0-5f13-4129-ad83-502aecf02145","actionData","errors"]