[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7e27e9b-b92c-4475-b888-ab71a150359e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-06-24","effective_date","2013-09-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin - jasa - konstruksi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstmksi di daerah\r\nyang sesuai dengan kepranataan usaha, pemerintah daerah\r\nwajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwqjudnya\r\nketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara\r\noptimal;\r\nbahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam\r\nPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OA4 tentang Izin Usaha Jasa\r\nKonstruksi (IUJK) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan\r\nkebutuhan masyarakat dan pemerintahan; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010. \n Materi pokok: Usaha jasa konstruksi, Perizinan, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Sanksi Administratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2013. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten\r\nPamekasan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 3 Seri B)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Pamekasan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyelenggarakan jasa konstruksi yang sesuai dengan kepranataan usaha, memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi, dan karena Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, yang mencakup jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
Klasifikasi usaha jasa konstruksi yang terdiri dari klasifikasi umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
Kualifikasi usaha jasa konstruksi yang meliputi kualifikasi usaha besar, menengah, dan kecil.
Persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, jangka waktu, dan wilayah operasi IUJK.
Hak dan kewajiban Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang telah memiliki IUJK, termasuk kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan, melaporkan perubahan data, menyampaikan dokumen yang benar, dan menyampaikan laporan akhir tahun.
Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati berupa pengawasan dan pemberdayaan kepada BUJK.

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal di Kabupaten Pamekasan.

","transitional_provisions","1. Setiap IUJK yang telah diberikan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Terhadap IUJK yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.","sanctions","1. BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PAMEKASAN
REGIONAL REGULATION
OF PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
ON
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAMEKASAN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to organize construction services in the region that is in accordance with business institutions, the regional government is obliged to provide services and guidance as well as supervision of construction services in order to be able to support the realization of order in the implementation of construction work optimally;
that the Construction Services Business License as stipulated in Regional Regulation Number 7 of 2004 concerning Construction Services Business License (IUJK) is no longer in accordance with the development of community and government needs;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7e27e9b-b92c-4475-b888-ab71a150359e","actionData","errors"]