[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7dfe2fe-60d3-407b-b793-d60e44bec59b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang","short_title","Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2000","number","30","year","2000","published_date","2000-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rahasia Dagang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rahasia-dagang
2000
Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 2000/ No. 242, TLN NO. 4044, LL SETNEG : 8 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Rahasia Dagang
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;\r\n bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement an Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;\r\n bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang.\r\n \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).\r\n Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. LINGKUP RAHASIA DAGANG\r\n3. HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG\r\n4. PENGALIHAN HAK DAN LISENSI\r\n5. BIAYA\r\n6. PENYELESAIAN SENGKETA\r\n7. PELANGGARAN RAHASIA DAGANG\r\n8. PENYIDIKAN\r\n9. KETENTUAN PIDANA\r\n10. KETENTUAN LAIN-LAIN\r\n11. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000. \n - \n Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.\r\nPencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.\r\n \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual, dengan tujuan memajukan industri Indonesia agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Ketentuan Substansial:

Undang-undang ini mengatur:

Definisi Rahasia Dagang dan Hak Rahasia Dagang.
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang, meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui umum.
Kriteria Rahasia Dagang yang dilindungi: kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya menjaga kerahasiaan.
Hak pemilik Rahasia Dagang: menggunakan sendiri, memberikan lisensi, atau melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang, yang wajib dicatatkan.
Lisensi Rahasia Dagang: hak pemegang hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain.
Biaya terkait pencatatan pengalihan hak dan lisensi.
Penyelesaian sengketa melalui gugatan ke Pengadilan Negeri atau melalui arbitrase/alternatif penyelesaian sengketa.
Pelanggaran Rahasia Dagang: tindakan sengaja mengungkapkan atau memperoleh Rahasia Dagang secara ilegal.
Ketentuan pidana bagi pelanggaran Rahasia Dagang.

Undang-undang ini juga mengatur tentang penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan departemen yang bertanggung jawab atas Hak Kekayaan Intelektual.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 30 YEAR 2000
CONCERNING
TRADE SECRETS

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to advance an industry capable of competing in the scope of national and international trade, it is necessary to create a climate that encourages public creation and innovation by providing legal protection for Trade Secrets as part of the Intellectual Property Rights system;
that Indonesia has ratified the Agreement Establishing the World Trade Organization (Agreement on the Establishment of the World Trade Organization) which includes the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) with Law Number 7 of 1994 so that it is necessary to regulate provisions regarding Trade Secrets;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7dfe2fe-60d3-407b-b793-d60e44bec59b","actionData","errors"]