[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7d8cf6e-7be7-49cb-ad8e-293d654cfdce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan, Penanganan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pengawasan Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara","short_title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-01-22","effective_date","2024-02-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","185ee6a1-6af8-4b16-ad62-d967b45253ec","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","short_name","Peraturan BSSN","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Siber dan Sandi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencegahan, Penanganan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pengawasan Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Siber dan Sandi Negara - Konflik Kepentingan - Pencegahan - Penanganan - Pemantauan - Evaluasi - Pengawasan
2024
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 3, BN 2024 (88) : 10 hlm.; jdih.bssn.go.id
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara TENTANG Pencegahan, Penanganan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pengawasan Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur tentang latar belakang, bentuk dan jenis konflik kepentingan, serta langkah pencegahan, penanganan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan konflik kepentingan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 637), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari konflik kepentingan di lingkungan BSSN. Peraturan ini mengatur pencegahan, penanganan, pemantauan, evaluasi, serta pengawasan konflik kepentingan. Pencegahan dilakukan melalui pemutakhiran kode etik dan SOP, pernyataan komitmen, identifikasi potensi konflik, dan sosialisasi. Penanganan meliputi pelaporan oleh pegawai atau masyarakat dan pemeriksaan oleh atasan langsung, yang dapat menghasilkan tindak lanjut seperti pemberian izin, penarikan diri dari pengambilan keputusan, pembatasan akses informasi, pengalihan tugas, atau pembebastugasan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit kerja, sementara pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat.","transitional_provisions","1. Laporan Konflik Kepentingan yang masih dalam proses pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara sampai dengan ditetapkannya keputusan atau rekomendasi tindak lanjut.","sanctions","Pegawai atau Atasan Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Sandi Negara","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
PREVENTION, HANDLING, MONITORING AND EVALUATION, AND
SUPERVISION OF CONFLICTS OF INTEREST
WITHIN THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize good governance, free from corruption, collusion and nepotism, a condition free from conflicts of interest is required;
that the Regulation of the Head of the State Crypto Agency Number 5 of 2015 concerning the Handling of Conflicts of Interest in the State Crypto Agency is no longer in accordance with organizational needs and statutory regulations, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a Regulation of the National Cyber and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7d8cf6e-7be7-49cb-ad8e-293d654cfdce","actionData","errors"]