[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7d4f977-b8c7-4067-92dc-c062cc423990","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blitar","place_of_enactment","Kanigoro","theme","Bantuan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN - BENCANA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Bencana\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab\r\ndan wajib melindungi segenap warga masyarakat\r\ndengan tujuan untuk memberikan perlindungan\r\nterhadap kehidupan dan penghidupan termasuk\r\nperlindungan atas bencana, dalam rangka\r\nmewujudkan kesejahteraan umum;\r\nb. bahwa wilayah daerah Kabupaten Blitar memiliki\r\nkondisi geografis, geologis, hidrologis, dan\r\ndemografis yang memungkinkan terjadinya\r\nbencana alam maupun bencana nonalam yang\r\nmenimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian\r\nharta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;\r\nc. bahwa untuk meringankan beban penderita dan\r\nmempercepat proses pengembalian fungsi sosial\r\nbagi para penderita dan/atau korban akibat\r\nbencana alam serta penanggulangan bencana\r\ndapat diupayakan pemberian bantuan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Bantuan Bencana; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),\r\nsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan\r\nBatas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II\r\nSurabaya dengan Mengubah Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan\r\nProvinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor\r\n16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi\r\nJawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan\r\nDaerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2965 (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor\r\n19, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007\r\ntentang Penanggulangan Bencana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor\r\n66, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4723);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\ntentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4578)\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\ntentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165\r\ntahun 2005, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4593)\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008\r\ntentang Penyelenggaraan Penanggulangan\r\nBencana (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4828);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008\r\ntentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan\r\nBencana (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4829);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun\r\n2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapakali,\r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua\r\natas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan\r\nKeuangan daerah;\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun\r\n2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan\r\nBantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun\r\n2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang\r\nPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun\r\n2014 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah;\r\n12. Peraturan Kepala Badan Nasional\r\nPenanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008\r\ntentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan\r\nPemenuhan Kebutuhan Dasar;\r\n13. Peraturan Kepala Badan Nasional\r\nPenanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun\r\n2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran\r\nBantuan Santunan Duka Cita;\r\n14. Peraturan Kepala Badan Nasional\r\nPenanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009\r\ntentang Pedoman Bantuan Logistik;\r\n15. Peraturan Kepala Badan Nasional\r\nPenanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009\r\ntentang Pedoman Bantuan Peralatan;\r\n16. Peraturan Kepala Badan Nasional\r\nPenanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun\r\n2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian\r\nBantuan Perbaikan Darurat;\r\n17. Peraturan Kepala Badan Nasional\r\nPenanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011\r\ntentang Penggunaan Dana Siap Pakai;\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3\r\nTahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan\r\nTata Kerja Badan Penanggulangan Bencana\r\nDaerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2). \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nHAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG\r\nBAB III\r\nJENIS BENCANA DAN BENTUK BANTUAN BENCANA\r\nBAB IV\r\nPENGELOLAAN BANTUAN BENCANA\r\nBAB V\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan bencana di Kabupaten Blitar. Latar belakangnya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana alam dan non-alam, serta untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial korban bencana.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis bencana yang diatur: bencana alam, non-alam, dan sosial.
Bentuk bantuan bencana: bantuan tanggap darurat (pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan prasarana vital), bantuan pasca bencana (perbaikan rumah), santunan duka cita dan kecacatan, serta bantuan pinjaman lunak bagi korban yang kehilangan mata pencaharian.
Hak dan kewajiban masyarakat: hak mendapatkan bantuan dan ganti kerugian, kewajiban memberikan informasi yang benar.
Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, termasuk penjaminan hak masyarakat, perlindungan dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, dan pengalokasian dana.
Mekanisme pengajuan dan pencairan bantuan: usulan tertulis dari masyarakat atau pejabat setempat, evaluasi oleh BPBD, rekomendasi persetujuan atau penolakan, dan penyerahan bantuan oleh BPBD.
Pengelolaan bantuan bencana dilakukan oleh Bupati melalui BPBD, dibantu oleh tim penilai.

Peraturan ini juga mengatur besaran bantuan untuk perbaikan rumah dan santunan duka cita/kecacatan, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLITAR
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF BLITAR REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2014
CONCERNING
DISASTER RELIEF

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLITAR,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government is responsible and obliged to protect all members of the community with the aim of providing protection for life and livelihood including protection against disasters, in order to realize public welfare;
that the regional territory of Blitar Regency has geographical, geological, hydrological, and demographic conditions that allow for natural and non-natural disasters that cause environmental damage, property loss, psychological impacts, and casualties;
that to alleviate the burden of sufferers and accelerate the process of restoring social functions for sufferers and/or victims of natural disasters, the provision of assistance can be sought;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7d4f977-b8c7-4067-92dc-c062cc423990","actionData","errors"]