[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7c98ff4-73b3-4035-9065-cfefa14c3061","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-09-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan-kemiskinan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat \r\nsebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 31 Tahun 2024; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 5 Tahun 2010; Perpres No. 166 Tahun 2014; Permendagi No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Permensos No. 3 Tahun 2021; dan Perda Prov. Kepulauan Bangka Belitung No. 9 Tahun 2023. \n Perda ini mengatur tentang: identifikasi, indikator, dan pengelolaan data; TKPKK; kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; partisipasi masyarakat dan dunia usaha; pembinaan dan pelaporan; dan pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024. \n Peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini \r\ndiundangkan. \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belitung. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui langkah-langkah strategis, sistematis, terpadu, dan terencana. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan memberdayakan mereka melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Peraturan ini membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPKK) yang bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. TKPKK memiliki fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi daerah, koordinasi penyusunan rancangan RKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan, koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan, fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan, penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini juga mengatur tentang identifikasi dan pengelolaan data kemiskinan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pembinaan dan pelaporan, serta pendanaan.","transitional_provisions","1. Semua kebijakan Daerah mengenai Penanggulangan Kemiskinan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Program dan kegiatan yang sudah ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan\n3. TKPKK yang sudah ada dan terbentuk sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa tugas.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
CONCERNING
POVERTY REDUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

Considering :

that in order to improve the welfare of the people as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Regional Government needs to take strategic steps systematically, integratedly, and in a planned manner, including through efforts to alleviate poverty
that to alleviate poverty as intended in letter a, the Regional Government of Belitung Regency needs to make efforts to fulfill basic needs and empower impoverished communities through pro-poor policies accompanied by good governance as regulated in the Regional Regulation;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Poverty Reduction;

In View of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7c98ff4-73b3-4035-9065-cfefa14c3061","actionData","errors"]