[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7c066ff-7238-4f7e-829a-b3b4c40581e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005","number","4","year","2005","published_date","effective_date","2005-03-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perhubungan Darat
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Indramayu No 4 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:	\n \n bahwa fungsi dan peran sektor perhubungan sangat memiliki arti strategis terhadap pembangunan, dimana keberadaan sektor ini dapat memicu akan keberhasilan sektor-sektor lainnya; bahwa unsur penyelenggaraan perhubungan merupakan urusan Pemerintah Kabupaten yang bersifat salah satu pilihan daerah yang berpotensi terhadap kesejahteraan masyarakat; bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan penyelenggaraan perhubungan dalam wilayah Kabupaten adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf “a, b dan c” diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah; \n Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kaabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perhubungan darat di kabupaten indramayu dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan perhubungan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengujian berkala kendaraan bermotor, tata cara pengujian kendaraan bermotor, penyelenggara angkutan dijalan dengan kendaraan umum, perencanaan kebutuhan angkutan, jenis angkutan dalam trayek, jenis perizinan angkutan umum, penyelenggaraan parkir, penyelenggaraan terminal, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2005. \n 16 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perhubungan Darat di Kabupaten Indramayu ditetapkan dengan maksud untuk menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Indramayu dan bertujuan untuk mewujudkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan kewenangan Kabupaten di bidang perhubungan darat.

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perhubungan darat yang didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang dituangkan dalam Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan. Rencana ini memuat rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas, prakiraan perincian orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan, arah dan kebijaksanaan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi, rencana kebutuhan lokasi simpul, dan rencana kebutuhan ruang lalu lintas. Setiap pembangunan atau pengembangan kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kendaraan yang memenuhi syarat diberikan Surat Tanda Uji dan Buku Uji. Penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan umum meliputi angkutan orang dan barang. Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur, wajib memiliki Izin Trayek.

Peraturan ini juga mengatur tentang perencanaan kebutuhan angkutan, jenis angkutan dalam trayek (angkutan kota, pedesaan, perbatasan, dan khusus), jenis perizinan angkutan umum (izin usaha angkutan dan izin trayek/operasi), penyelenggaraan parkir (di luar badan jalan dan di tepi jalan umum), serta penyelenggaraan terminal (penumpang dan barang). Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh instansi pengelola bersama Dinas Ketentraman dan Ketertiban serta instansi terkait lainnya.

","transitional_provisions","1. Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 24 YEAR 2005

REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 4 YEAR 2005
CONCERNING
LAND TRANSPORT IN INDRAMAYU REGENCY

REGENT OF INDRAMAYU,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that the function and role of the transport sector has a very strategic meaning for development, where the existence of this sector can trigger the success of other sectors;
that the element of transport administration is an affair of the Regency Government which is one of the regional options that has the potential for the welfare of the community;
that in accordance with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the affairs of transport administration within the Regency area are the authority of the Regional Government;
that based on the considerations in letters \"a, b and c\" above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7c066ff-7238-4f7e-829a-b3b4c40581e1","actionData","errors"]