[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7bec474-3aee-4aac-b424-97560559392b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-02-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sibolga","place_of_enactment","Sibolga","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - dan - Tata - Kerja - Kantor - Pelayanan - Perizinan - Terpadu - Kota - Sibolga
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BD.2012/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat dibidang peiizinan yang bersifat lintas sektor, Walikota dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu; b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar peran usaha mikro, kecil dan menengah, maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan membentuk lombaga yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nombr 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 , Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 , Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008. \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,TUGAS FUNGSI DAN ORGANISASI (Kedudukan, Tugas dan fungsi, Organisasi), TIM TEKNIS DAN JABATAN FUNGSIONAL (Jabatan Fungsional), KEPEGAWAIAN DAN ESELON (Kepegawaian, Eselon), KETETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2012. \n 11 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Walikota Nomor 503/295/2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota terkait dengan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012 ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan memadukan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dilakukan dengan membentuk lembaga yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dibentuk sebagai unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. KPPT bertugas melaksanakan koordinasi urusan Pemerintahan Daerah di bidang perizinan dan non perizinan, pemantauan dan sosialisasi, pelayanan pengaduan, dan ketatausahaan secara terpadu. Fungsi KPPT meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan, administrasi pelayanan, monitoring dan evaluasi, pemberian informasi dan pelayanan umum, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Organisasi KPPT terdiri dari Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perizinan dan Non Perizinan, Seksi Pemantauan dan Sosialisasi, Seksi Pelayanan Pengaduan, Tim Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional. KPPT dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan. KPPT juga dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu.

Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon III/a, sedangkan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a. Kepala KPPT mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah (Walikota) berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Walikota Nomor 503/295/2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota terkait dengan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu","link","","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SIBOLGA CITY
NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE INTEGRATED LICENSING SERVICE OFFICE OF SIBOLGA CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SIBOLGA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 45 paragraph (1) of Government Regulation
Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organization
it is emphasized to improve and integrate services
to the public in the field of licensing that is cross-sectoral,
the Mayor may form an Integrated Service Unit;
that in order to encourage economic growth through
increased investment, by giving greater attention to
the role of micro, small and medium enterprises, it is necessary
to simplify the implementation of integrated services
by forming an institution that handles the Integrated
Licensing Service;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7bec474-3aee-4aac-b424-97560559392b","actionData","errors"]