[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7b3c545-144e-4d9a-bd33-c05ef3dbd68d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":88,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2010","number","30","year","2010","published_date","2010-04-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 30, BN.2010/NO.13, https:/jdih.big.go.id : 8 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2010. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan sumber daya di wilayah laut, yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta pengaturan administratif dan tata ruang. Peraturan ini juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya laut hingga batas 12 mil laut dari garis pantai. Selain itu, peraturan ini menetapkan hak dan kewajiban bagi individu dan badan hukum yang ingin melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, termasuk persyaratan perizinan dan pelaporan kepada pemerintah daerah. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional, serta peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111557/permendagri-no-11-tahun-2016","7d24c9e0-5b8a-4bcd-98f1-bbfa6067e5fb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA DI WILAYAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut; \n \n
Mengingat :	\n \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7b3c545-144e-4d9a-bd33-c05ef3dbd68d","actionData","errors"]