[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7ab8a0c-e919-4744-b0f6-b4b384189ed0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2016","number","16","year","2016","published_date","2016-11-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barru","place_of_enactment","Barru","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertambangan migas mineral dan energi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2016/No.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Keputusan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor :\r\n188.34-6104 Tahun 2016 tentang\r\nPembatalan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Barru Nomor 7 Tahun\r\n2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pencabutan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Barru Nomor 7\r\nTahun 2012 tentang Pertambangan\r\nMineral dan Batubara. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29\r\nTahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II\r\ndi Sulawesi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang\r\nBersih dan Bebas dari Korupsi,\r\nKolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 75,\r\nTambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3851)\r\nsebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor\r\n30 Tahun 2002 tentang Komisi\r\nPemberantasan Tindak Pidana\r\nKorupsi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2002\r\nNomor 137, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 4250);\r\n4. Undang-Undang Nomor 33\r\nTahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara\r\nPemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4438);\r\n5. Undang-Undang Nomor 26\r\nTahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nNomor 4725);\r\n6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2009 tentang Pertambangan\r\nMineral dan Batubara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 4, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4959);\r\n7. Undang-Undang Nomor 32\r\nTahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan\r\nLingkungan Hidup (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 140,\r\nTambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5059);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244,\r\nTambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah\r\nbeberapakali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2015 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBarru Nomor 8 Tahun 2008\r\ntentang Pokok-Pokok Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah Kabupaten\r\nBarru (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Barru Tahun 2008\r\nNomor 29, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Barru Nomor \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun\r\n2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016. \n Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun\r\n2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Peraturan Baru: Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2016 adalah peraturan daerah baru yang dimaksudkan untuk mencabut peraturan daerah sebelumnya. Perda ini tidak memperkenalkan skema pengaturan substansial baru melainkan mengesahkan pencabutan satu peraturan daerah yang telah ada.
Menggantikan Peraturan Sebelumnya: Secara fungsional Perda Nomor 16 Tahun 2016 menggantikan status hukum Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan cara mencabutnya dan menyatakan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tidak berlaku. Dengan demikian, Perda 16/2016 mengambil posisi hukum yang menyebabkan Perda 7/2012 kehilangan kekuatan mengatur.
Mengubah Peraturan Sebelumnya: Perda ini tidak mengubah (tidak melakukan amandemen substantif terhadap) teks Perda Nomor 7 Tahun 2012; yang dilakukan adalah pencabutan secara keseluruhan. Jadi bukan perubahan pasal demi pasal, melainkan pembatalan/penarikan seluruh Perda 7/2012.
Dasar Pembentukan dan Status Berlaku: Pencabutan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan administratif termasuk keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34-6104 Tahun 2016 tentang pembatalan Perda Nomor 7 Tahun 2012. Perda Nomor 16 Tahun 2016 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan, yaitu 17 November 2016. Pasal I menyatakan Perda Nomor 7 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Pasal II menyatakan berlakunya Perda ini sejak ditetapkan.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Tujuan dan Latar Belakang: Tujuan utama Perda Nomor 16 Tahun 2016 adalah melaksanakan pembatalan administratif terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6104 Tahun 2016 yang menyatakan pembatalan Perda tersebut. Latar belakangnya administratif dan hukum—menyesuaikan peraturan daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau temuan administratif dari pemerintah pusat.
Kewajiban dan Hak yang Ditetapkan:\n
- Perda ini tidak menetapkan kewajiban baru atau hak baru bagi pihak ketiga. Isi pokoknya adalah pernyataan pencabutan Perda Nomor 7/2012 dan perintah pengundangan Perda pencabutan tersebut.
- Secara implisit, pemangku kepentingan yang sebelumnya tunduk pada Perda 7/2012 kehilangan dasar peraturan daerah tersebut; kewajiban atau hak yang sebelumnya diatur oleh Perda 7/2012 tidak lagi berlaku berdasarkan peraturan daerah tersebut setelah pencabutan.
\n
Prinsip-prinsip Utama:\n
- Kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan: pencabutan dilakukan berlandaskan keputusan instansi yang berwenang (Mendagri) dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Kejelasan status hukum peraturan daerah: memberikan kepastian hukum bahwa Perda 7/2012 dinyatakan tidak berlaku.
\n
Mekanisme dan Prosedur yang Ditetapkan:\n
- Perda menetapkan mekanisme administratif sederhana: (1) keputusan pembatalan, (2) penetapan Perda pencabutan oleh Bupati bersama DPRD, dan (3) pengundangan Perda pencabutan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru. Pasal I dan II mengatur pencabutan dan mulai berlakunya Perda ini; perintah pengundangan tercantum dalam bagian penutup peraturan.
- Tidak ada prosedur teknis lanjutan di dalam Perda ini mengenai bagaimana status perizinan atau pelaksanaan kegiatan pertambangan yang sudah berjalan harus disesuaikan; hal tersebut perlu diatur oleh peraturan lain atau keputusan administrasi terkait.
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Masa Berlaku dan Implementasi: Perda ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diundangkan, yaitu 17 November 2016 (Pasal II). Implementasinya bersifat efektif segera untuk tujuan pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2012 sesuai dengan Pasal I.
Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada:\n
- Perda tidak memuat ketentuan peralihan explicit bagi pemegang izin, pelaku usaha, atau pihak lain yang status hukumnya terkait dengan Perda Nomor 7/2012. Dengan demikian tidak ada aturan peralihan/pengaturan penyesuaian yang tertulis di dalam teks Perda ini.
- Akibat praktis: instansi daerah dan pelaku usaha perlu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau keputusan teknis lain untuk mengetahui langkah administrasi atau perlunya pengurusan kembali izin/penyesuaian kegiatan.
\n
Batas Waktu Penyesuaian: Perda tidak menetapkan batas waktu penyesuaian bagi entitas yang terdampak. Tidak ada frasa mengenai jangka waktu transisi atau tenggat penyesuaian administratif dalam teks Perda.
Grandfathering Clauses: Perda ini tidak memuat klausul grandfathering atau ketentuan perlindungan bagi izin dan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa hak atau izin lama tetap berlaku untuk jangka waktu tertentu setelah pencabutan Perda 7/2012.

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

THE REGENT OF BARRU

PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY
NUMBER 16 YEAR 2016
CONCERNING
REPEAL OF REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2012 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING

\n\n

By the Grace of God Almighty
THE REGENT OF BARRU,

\n\n

Considering:

that based on the Decree of the Minister of Home Affairs Number: 188.34-6104 Year 2016 concerning the Cancellation of Regional Regulation of Barru Regency Number 7 Year 2012 concerning Mineral and Coal Mining, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Repeal of Regional Regulation of Barru Regency Number 7 Year 2012 concerning Mineral and Coal Mining;

\n\n

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 Year 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 28 Year 1999 concerning the Administration of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 75,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7ab8a0c-e919-4744-b0f6-b4b384189ed0","actionData","errors"]

Status Peraturan Ini

Isi Kebijakan

Ketentuan Peralihan

Sanksi

THE REGENT OF BARRU

PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCYNUMBER 16 YEAR 2016CONCERNINGREPEAL OF REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCYNUMBER 7 YEAR 2012 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING

Considering:

Remembering:

REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY
NUMBER 16 YEAR 2016
CONCERNING
REPEAL OF REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2012 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING