[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7a9c444-1477-459f-96f1-48bab33c4e86","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-04-22","effective_date","2013-04-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3, TLD NO.3, LL KAB. KUBU RAYA: 33 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah\r\nNomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nBadan Permusyawaratan Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang\r\nDasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004,\r\nUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79\r\nTahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, Pembentukan\r\nPPKD dan Panitia Pengawas, Pencalonan Kepala Desa, Pelaksanaan Pemilihan\r\nKepala Desa, Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa, Masa\r\nJabatan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan Penjabat\r\nKepala Desa, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Pelanggaran dan Sanksi, Mekanisme\r\nPenyelesaian Masalah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013. \n Penjelasan 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, serta pengangkatan penjabat kepala desa di Kabupaten Kubu Raya. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pembentukan PPKD dan Panitia Pengawas: BPD membentuk PPKD dan Panitia Pengawas yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
Persyaratan Calon Kepala Desa: Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan minimal SLTP, berusia minimal 25 tahun, tidak pernah dihukum pidana minimal 5 tahun, dan syarat lainnya.
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon: PPKD melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
Penetapan Calon Kepala Desa: Jumlah calon ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa. Jika melebihi ketentuan, diadakan seleksi tertulis.
Kampanye Calon Kepala Desa: Calon dapat melakukan kampanye dengan batasan dan larangan tertentu.
Pelaksanaan Pemilihan: Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Penetapan dan Pelantikan: Calon terpilih ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati. Pelantikan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Masa Jabatan: Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Pemberhentian Kepala Desa: Kepala desa dapat berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan tertentu.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa: Penjabat kepala desa diangkat dari perangkat desa atau staf kecamatan.
Biaya Pemilihan: Biaya pemilihan dibebankan pada APB Desa, sumbangan pihak ketiga, dan bantuan Pemerintah Daerah.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. PPKD, Panitia Pengawas, atau siapapun yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUBU RAYA REGENCY GOVERNMENT
KUBU RAYA REGENCY REGULATION
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT, DISMISSAL OF
VILLAGE HEADS AND APPOINTMENT OF ACTING VILLAGE HEADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUBU RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia;

Law Number 32 of 2004 concerning\n
Regional Government (State Gazette of the Republic
of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as
amended

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 35 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Procedures for Candidacy, Election, Appointment, Dismissal of Village Heads and Appointment of Acting Village Heads; \n \n
In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7a9c444-1477-459f-96f1-48bab33c4e86","actionData","errors"]