[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7a4211c-0055-43fd-99fa-5187a1239b7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kakao Bubuk Secara Wajib","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2025","number","10","year","2025","published_date","2025-01-17","effective_date","2025-07-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kakao Bubuk Secara Wajib","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

standar-SNI-KAKAO
2025
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 10, BN.2025 (63)/100 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kakao Bubuk Secara Wajib
ABSTRAK:	\n \n a.\r\nb.\r\nс.\r\nbahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan\r\nkeselamatan manusia, menciptakan persaingan usaha\r\nyang sehat, serta meningkatkan daya saing, efisiensi,\r\ndan kinerja industri kakao bubuk, telah ditetapkan\r\npemberlakuan standar nasional Indonesia untuk\r\nkakao bubuk secara wajib;\r\nbahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/MIND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar\r\nNasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/MIND/PER/6/2010 tentang Perubahan Kedua atas\r\nPeraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/MIND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar\r\nNasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib\r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan standar\r\nnasional indonesia kakao bubuk dan kebijakan di\r\nbidang standardisasi industri, sehingga perlu diganti;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk\r\nmelaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,\r\nperlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian\r\ntentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia\r\nuntuk Kakao Bubuk Secara Wajib; \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 61 Tahun 2024, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PP No. 28 Tahun 2021, PP No. 46 Tahun 2023, Perpres No. 167 Tahun 2024, Permenperin No. 45 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum,lingkup pemberlakuan SNI secara wajib, penilaian kesesuaian, tanggung jawab, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan\r\nMenteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009\r\ntentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)\r\nKakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri\r\nPerindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian\r\nNomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan\r\nStandar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara\r\nWajib \n 100 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini memberlakukan SNI 3747:2024 secara wajib untuk kakao bubuk yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor dan dipasarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengecualian berlaku untuk kakao bubuk yang digunakan sebagai barang contoh untuk pengujian Sertifikat SNI, keperluan riset dan pengembangan (maksimal 50 kg per pengiriman), atau barang pribadi penumpang (maksimal 5 kg). Pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mengemas ulang, dan/atau mengedarkan kakao bubuk wajib memenuhi ketentuan SNI. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui sistem sertifikasi tipe 5 atau tipe 1b, dengan hasil berupa Sertifikat SNI. Sertifikat SNI hanya dapat dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk satu lokasi produksi. Perusahaan Industri harus memiliki perizinan berusaha, merek sendiri, fasilitas produksi dan pengujian, menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan, dan memiliki akun SIINas. Produsen di Luar Negeri harus memiliki fasilitas produksi dan pengujian, menerapkan sistem manajemen mutu, dan memiliki Perwakilan Resmi di Indonesia. Permohonan Sertifikat SNI diajukan melalui SIINas. Kakao bubuk yang telah memenuhi ketentuan SNI dan memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh SPPT SNI dari Kepala Badan.","transitional_provisions","1. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Kakao Bubuk yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.\n2. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Kakao Bubuk harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n3. Kakao Bubuk yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan ketentuan peraturan sebelumnya dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.\n4. Kakao Bubuk masih dapat beredar hingga pengguna akhir dengan ketentuan telah diproduksi atau menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n5. Penggunaan label kemasan sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n6. Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kakao Bubuk secara wajib dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengenaan sanksi berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.","revokes",[96,101,105],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Menteri Perindustrian No. 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib.","link","",{"_97":102,"_99":103,"_36":104},"Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/6/2010 Tahun 2010","https://peraturan.go.id/id/permenperin-no-60-m-ind-per-6-2010-tahun-2010","4810e889-408f-4c36-8bd4-204eed3076f2",{"_97":106,"_99":107,"_36":108},"Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 Tahun 2009","https://peraturan.go.id/id/permenperin-no-45-m-ind-per-5-2009-tahun-2009","6e185191-a682-40eb-98af-2191c2068c46","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2025
ON
MANDATORY ENFORCEMENT OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD FOR COCOA POWDER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to guarantee the safety, health, and security of humans, create healthy business competition, and improve the competitiveness, efficiency, and performance of the cocoa powder industry, the mandatory enforcement of the Indonesian national standard for cocoa powder has been established;
that Regulation of the Minister of Industry Number 45/M-IND/PER/5/2009 concerning Mandatory Enforcement of Indonesian National Standard (SNI) for Cocoa Powder, as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Industry Number 60/M-IND/PER/6/2010 concerning the Second Amendment to Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7a4211c-0055-43fd-99fa-5187a1239b7d","actionData","errors"]