[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7a30cdf-f6c5-4a69-a661-b2c9c1f4b1b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010\r\nTENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010\r\nTENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK - KEUANGAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010\r\nTENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun \r\n2013 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor\r\n23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,\r\nPemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung\r\njawab memberikan perlindungan, pengakuan,\r\npenentuan status pribadi dan status hukum setiap\r\nperistiwa kependudukan dan peristiwa penting yang\r\ndialami oleh penduduk, sehingga diperlukan penataan\r\npendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan\r\npengelolaan Sistem Informasi Administrasi\r\nKependudukan dalam rangka mewujudkan tertib\r\nAdministrasi Kependudukan di Kabupaten Kutai Barat;\r\nbahwa dalam rangka peningkatan pelayanan\r\nAdministrasi Kependudukan dan sejalan dengan\r\npenerapan peraturan, perlu dilakukan penyesuaian\r\nketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun\r\n2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi\r\nKependudukan;\r\n bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang\r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan; \n Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\nUndang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten\r\nMalinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai\r\nTimur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia 3896),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang\r\nNomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);\r\nUndang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 06). \n Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017. \n PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS \r\nPERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG\r\nPENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. \n 15 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 06).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penyesuaian ini diperlukan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Barat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, antara lain:

\n\n

Definisi istilah-istilah terkait administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Petugas Registrasi.
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
Kewajiban Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, termasuk pencetakan dan pendistribusian Dokumen Kependudukan.
Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi.
Pelaporan kelahiran dan kematian.
Pengakuan dan pengesahan anak.
Data Kependudukan yang terdiri atas data perseorangan dan data agregat penduduk.
Kewajiban kepemilikan KTP-el bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
Elemen data yang tercantum dalam KTP-el.
Larangan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.
Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak dipungut biaya.
Perlindungan Data pribadi Penduduk.
Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan.
Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan.

","transitional_provisions","1. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el\".\n2. Semua kalimat “wajib” dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa “sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib” dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.","sanctions","1. Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Setiap pejabat dan petugas pada kampung/kelurahan, kecamatan, yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60A dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2010
CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST KUTAI,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7a30cdf-f6c5-4a69-a661-b2c9c1f4b1b1","actionData","errors"]